Pengadilan internasional didesak selidiki Presiden Brasil

Rio De Janeiro (AP) - Sekelompok pengacara dan mantan menteri Brasil minta kepada Pengadilan Kriminal Internasional agar menyelidiki Presiden Jair Bolsonaro karena diduga menghasut genosida masyarakat adat dan gagal melindungi hutan dan tanah lindung mereka sebagai tempat tinggal.

Mereka, dalam konferensi pers Kamis, menggambarkan sebagai "serangan yang meluas dan sistematis" pada suku-suku asli di bawah pemerintahan Bolsonaro, yang berusaha untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di Amazon sering dengan mengorbankan regulasi lingkungan.

Dokumen yang dikirim kelompok itu ke pengadilan mencakup 33 tindakan dan komentar dari Bolsonaro, kata Eloísa Machado de Almeida, seorang profesor hukum di universitas Fundacao Getulio Vargas di Sao Paulo, yang menyampaikan rincian permintaan itu.

Tuduhan tersebut berkisar dari dukungan vokal presiden terhadap penambangan ilegal skala kecil di kawasan lindung, hingga kritiknya terhadap beberapa pegawai negeri yang bekerja dengan urusan lingkungan dan adat, dan data yang mereka hasilkan.

Kantor Bolsonaro menolak berkomentar.

Para ahli mengatakan Pengadilan Kriminal Internasional yang bermarkas di Den Haag menerima ribuan kabar serupa setiap tahun. Sebagian besar tidak mengarah pada investigasi atau dakwaan.

Keluhan ini ditulis bersama oleh Komisi Arns untuk Pertahanan Hak Asasi Manusia yang berpusat di Brasil, yang mencakup enam mantan menteri kabinet dari pemerintahan sebelumnya, serta pengacara, filsuf, jurnalis, dan pencinta lingkungan.

"Jika sejumlah kelompok serius untuk melakukan penyelidikan, tidak hanya menarik ditujukan pada situasi di Brasil, itu harus meyakinkan negara-negara lain di kawasan untuk secara resmi membawa Brasil ke Pengadilan," kata Kevin Jon Heller, seorang profesor hukum internasional Universitas Amsterdam. Strategi ini misalnya diadopsi oleh beberapa negara Venezuela, dan mungkin lebih berhasil, katanya.

Bolsonaro, seorang mantan kapten tentara, berpendapat bahwa perlindungan lingkungan sering menjadi penghambat pembangunan ekonomi di Brasil. Pemerintahannya mengatakan sedang mengerjakan undang-undang baru yang akan mengatur kegiatan penambangan skala kecil di kawasan lindung.

Para kritikus berpendapat bahwa komentar presiden tersebut merupakan upaya merampas tanah dan sebagai penebang liar.

Kebakaran yang melanda Amazon pada bulan Juli dan Agustus sebagian besar sengaja dilakukan membersihkan lahan gundul untuk produksi kedelai atau padang rumput. Deforestasi di hutan hujan Amazon juga berada pada tingkat tertinggi dalam lebih dari satu dekade, data pemerintah menunjukkan.

“Memang benar ada tantangan lingkungan selama berabad-abad di negara ini, tetapi apa yang terjadi di bawah Presiden Bolsonaro berbeda,” bantah de Almeida, profesor hukum. “Pembongkaran kebijakan publik (perlindungan lingkungan), dan serangan langsung terhadap masyarakat adat tidak ada di bawah administrasi sebelumnya. Dan inilah yang memotivasi kami untuk berbicara tentang hasutan untuk melakukan genosida. ”