Pengadilan Negeri Palembang "diserbu" Caleg

Palembang (ANTARA) - Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, beberapa hari terakhir ramai didatangi calon anggota legislatif dari berbagai partai politik untuk mendapatkan surat keterangan bersih diri atau tidak sedang bermasalah hukum.

"Caleg dari berbagai partai politik mulai berdatangan untuk mengurus surat keterangan bersih diri sejak beberapa hari lalu. Hari ini jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup drastis," kata salah seorang petugas pelayanan surat keterangan bersih diri caleg Pemilu 2014, Hakim, di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa.

Meningkatnya jumlah caleg yang mengajukan permohonan surat keterangan bersih diri karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan surat keterangan tersebut sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi caleg.

Untuk melayani caleg yang mengurus surat keterangan bersih diri, Pengadilan Negeri Palembang menyediakan satu ruangan khusus untuk menerima berkas permohonan dan menulis surat pernyataan tidak pernah dihukum atau melakukan pelanggaran hukum.

Untuk mengurus surat keterangan bersih diri syaratnya cukup mudah, hanya membawa surat keterangan dari kelurahan dan dari kepolisan sektor (Polsek) di wilayah domisili caleg yang menyatakan yang bersangkutan tidak memiliki catatan kriminal, kata Hakim.

Sementara petugas Sekretariat DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Palembang Ema menjelaskan pihaknya telah menetapkan 50 orang dalam daftar calon sementara (DCS) untuk diajukan ke KPU setempat yang mulai membuka pendaftaran caleg dari tanggal 9 hingga 22 April 2013.

Caleg yang telah ditetapkan dalam DCS itu diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan KPU seperti surat keterangan berkelakuakn baik dari Polresta Palembang, surat bersih diri dari Pengadilan Negeri, surat keterangan berbadan sehat dan tidak pencandu narkoba dari rumah sakit pemerintah, serta salinan ijazah mulai SD hingga ijazah terakhir (SMA/sarjana) yang telah dilegalisir.

Kelengkapan caleg tersebut akan diperiksa secara teliti sebelum diajukan ke KPU guna menghindari adanya caleg yang tidak lolos verifikasi yang bisa mengurangi kuota partai, katanya. (ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.