Pengadilan Spanyol segera vonis kasus korupsi partai penguasa Sosialis

Madrid (AFP) - Pengadilan Spanyol pada Selasa akan menyampaikan vonis untuk salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah modern negara ini yang melibatkan para pejabat tinggi Partai Sosialis yang berkuasa di wilayah otonom Andalusia.

Putusan yang diperkirakan dikeluarkan Selasa siang hari (11.00 GMT) itu dikeluarkan pada saat Perdana Menteri Sosialis Pedro Sanchez kesulitan mendapatkan dukungan yang cukup dari partai-partai lain guna dilantik untuk masa jabatan barunya.

Partai Sosialisnya memenangkan Pemilu ulang pada 10 November, tetapi sekali lagi gagal menjadi mayoritas mutlak di parlemen.

Pembacaan vonis Selasa nanti itu mungkin tak akan membantu dia.

Pada Desember 2017, 21 para mantan pemimpin Sosialis diadili di pengadilan Sevilla, ibu kota Andalusia. Daerah ini adalah wilayah terpadat di Spanyol dan selama berpuluh-puluh tahun menjadi basis Partai Sosialis.

Mereka dituduh menyelewengkan ratusan juta euro untuk membantu para penganggur dan perusahaan-perusahaan yang menghadapi kesulitan di Andalusia, dalam apa yang kemudian dikenal sebagai kasus ERE - kepanjangan untuk singkatan berbahasa Spanyol yang berarti rencana PHK massal.

Mereka yang diadili termasuk dua mantan kepala pemerintah daerah Andalusia, Manuel Chaves dan Jose Antonio Grinan. Keduanya juga menjabat menteri di bawah mantan perdana menteri Sosialis Felipe Gonzalez.

Grinan terancam hukuman penjara enam tahun karena kasus penggelapan dan penyalahgunaan dana publik. Dia juga bisa dinyatakan tidak boleh mengisi jabatan publik selama 30 tahun.

Jaksa penuntut menuduh Chaves melakukan maladministrasi dan menginginkannya dia diputuskan pengadilan sebagai tidak memenuhi syarat mengisi jabatan publik selama 10 tahun.

Dalam persidangan yang berlangsung selama satu tahun, tim jaksa penuntut mengatakan mereka memperkirakan bahwa selama lebih dari satu dekade, anggota pemerintah daerah Andalusia menggelapkan 741 juta euro dana publik.

Mereka mengungkapkan dana publik itu telah dialirkan diam-diam kepada orang-orang dan kelompok bisnis yang dekat dengan partai Sosialis yang beberapa di antaranya tidak terpengaruh oleh PHK, padahal, dana ini dimaksudkan sebagai kompensasi yang mengalami PHK.

Skandal itu meletus pada 2010, pada puncak krisis keuangan Spanyol ketika Perdana Menteri Sosialis Jose Luis Zapatero menerapkan serangkaian langkah penghematan yang mencakup pemotongan gaji pegawai negeri sipil.

Skandal itu memaksa Grinan mengundurkan diri sebagai kepala daerah Andalusia, tetapi selama persidangan dia dan Chaves membantah telah menggelapkan dana publik.

Rentetan kasus itu telah mengikis kepercayaan rakyat Spanyol terhadap lembaga dan elite politik mereka. Jajak pendapat menunjukkan korupsi adalah masalah utama rakyat Spanyol.