Pengadilan tertinggi Kanada membuka jalan kepada pengemudi Uber untuk ajukan "class-action"

Ottawa (AFP) - Mahkamah Agung Kanada membuka jalan bagi gugatan class action sebesar 400 juta dolar Kanada (Rp4,3 triliun) guna memaksa Uber mengakui pengemudi sebagai karyawan, sementara putusan Jumat memutuskan skema arbitrasenya batal.

Dalam keputusan delapan melawan satu, pengadilan tertinggi itu menyimpulkan bahwa proses arbitrase mahal yang ditempuh perusahaan berbagi tumpangan ini untuk menyelesaikan perselisihan sebagai "tidak masuk akal dan oleh karena itu tidak sah."

"Penghormatan terhadap arbitrase didasarkan kepada metode efektif biaya dan efisien dalam menyelesaikan perselisihan," tulis Hakim Agung Richard Wagner dalam putusan itu.

"Ketika arbitrase secara realistis tak bisa dicapai, sama sekali tidak ada mekanisme penyelesaian perselisihan."

Kasus ini melibatkan David Heller, seorang pengantar pengiriman untuk UberEats yang pada 2017 berusaha mengajukan gugatan class-action guna memaksa Uber mengakui pengemudi-pengemudinya sebagai karyawan daripada kontraktor-kontraktor independen.

Dia menentang paket kompensasi Uber yang baru, dan menginginkan pengemudi mendapatkan aturan upah minimum, gaji liburan, dan perlindungan lainnya di bawah undang-undang perburuhan Kanada.

Uber, yang berusaha membatalkan litigasi, menandaskan bahwa keluhannya harus ditangani melalui arbitrase.

Uber menyebutkan sebuah klausul kontrak yang mensyaratkan perselisihan antara pengemudi dan perusahaan itu diadili di Belanda, dengan biaya di muka sebesar 14.500 dolar AS (Rp208 juta).

Tetapi pengadilan tertinggi ini mengatakan arbitrase "di luar jangkauan dia dan pengemudi-pengemudi lain dalam posisinya."

"Akibatnya, hak kontraktualnya adalah ilusi," kata dia.

Mahkamah Agung juga sepakat dengan pengadilan banding Ontario yang mengatakan skema arbitrase sama dengan alih daya standar pekerjaan secara ilegal.

Uber sejak lama beranggapan bahwa perusahaan ini hanyalah sebuah platform yang menghubungkan pengemudi wiraswasta dengan penumpang, sebuah model yang membuat terhindar pajak dan biaya sosial tertentu serta liburan berbayar.

Namun praktik yang menopang sektor ekonomi paruh waktu yang mempekerjakan 1,7 juta warga Kanada atau 8,2 persen dari tenaga kerja, telah semakin sering menghadapi serangan hukum di banyak negara.

Pada Maret, sebuah pengadilan Prancis memutuskan dalam kasus serupa terhadap banding Uber atas putusan pada 2019 bahwa seorang mantan pengemudi yang menuntut perusahaan itu otomatis memiliki kontrak kerja.

Pengadilan ini memutuskan bahwa Uber memiliki kendali atas pengemudi melalui hubungannya dengan aplikasi yang mengarahkannya kepada klien, dan dengan demikian tidak boleh dianggap sebagai kontraktor independen melainkan sebagai karyawan.

Heller tidak lagi bekerja untuk Uber.

Namun kemenangannya di pengadilan dipandang sebagai langkah lain menuju pengakuan para pekerja ekonomi paruh waktu sebagai karyawan, bukan sebagai kontraktor.

amc/dw