Pengadilan tinggi Israel beri lampu hijau untuk pengusiran pegiat

Jerusalem (AP) - Mahkamah Agung Israel pada Selasa (5/11) membuka jalan bagi pengusiran direktur lokal Human Rights Watch, menolak permohonan banding terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah dan memicu kecaman keras dari kelompok-kelompok hak asasi manusia bahwa putusan itu akan merusak kebebasan berekspresi dan pekerjaan mereka di negara itu.

Direktur itu, Omar Shakir, warga negara AS, pada awalnya diperintahkan untuk meninggalkan negara itu karena Israel menuduh bahwa sikapnya yang menentang permukiman Yahudi Israel di Tepi Barat, yang diduduki, sama dengan mendukung gerakan boikot yang dipimpin Palestina.

Sebuah hukum Israel pada 2017 melarang masuknya mereka yang secara terbuka mendukung boikot terhadap Israel atau permukiman Tepi Baratnya. Kasus Shakir telah diikuti secara internasional sebagai ujian terhadap bagaimana Israel akan menegakkan undang-undang yang kontroversial itu.

"Apakah Israel ingin bergabung dengan barisan negara-negara seperti Iran, Korea Utara dan Kuba yang memblokir akses bagi staf Human Rights Watch? Keputusan hari ini akan memiliki konsekuensi yang signifikan," kata Shakir.

"Itu benar-benar masuk ke lubuk hati, negara seperti apa dan ingin seperti apa Israel di masa depan," tambahnya.

Putusan pada Selasa dikeluarkan setelah saga hukum yang panjang di mana Shakir menentang keputusan untuk mengusirnya, dengan pengadilan yang lebih rendah berpihak pada negara. Shakir diizinkan untuk tetap di Israel selama proses berlangsung.

Hakim yang menulis keputusan itu tampaknya mengecilkan dampak potensial di masa depan pada kelompok hak asasi manusia dan pegiat lainnya.

"Tidak ada dalam keputusan ini yang akan merefleksikan organisasi dan pegiat hak asasi manusia lainnya," tulis Hakim Neal Hendel. Putusannya terutama berkaitan dengan legalitas keputusan untuk mengusir Shakir daripada undang-undang boikot 2017. Pengadilan memberi Shakir 20 hari untuk meninggalkan negara itu dan memerintahkannya untuk membayar biaya hukum yang terkait dengan kasus ini.

Human Rights Watch mengatakan, baik Shakir maupun mereka tidak menyerukan boikot langsung terhadap Israel. Organisasi itu mengatakan bahwa Shakir, yang menjabat direktur pada 2016, menjadi sasaran karena kelompok hak asasi itu menentang permukiman Israel di Tepi Barat, serta seruan kelompok itu untuk agar perusahaan-perusahaan berhenti bekerja sama dengan permukiman itu.

Organisasi ini memperingatkan konsekuensi keputusan itu.

"Mahkamah Agung secara efektif menyatakan bahwa kebebasan berekspresi di Israel tidak termasuk advokasi arus utama sepenuhnya untuk hak-hak Palestina," kata Kenneth Roth, direktur eksekutif kelompok itu. "Tidak ada yang tahu siapa yang akan dikevualikan selanjutnya."

Organisasi-organisasi hak asasi lain juga mengecam putusan itu. Amnesty International menyebutnya "tercela" dan "langkah pengecut."

"Pengadilan telah secara eksplisit menjelaskan bahwa mereka yang berani berbicara tentang pelanggaran HAM oleh otoritas Israel akan diperlakukan sebagai musuh negara," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Israel merebut Tepi Barat, bersama dengan Jerusalem timur dan Jalur Gaza, dari Jordania pada perang Timur Tengah 1967. Palestina menginginkan wilayah-wilayah ini untuk negara masa depannya. Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal.

Israel telah mengambil sikap keras dalam beberapa tahun terakhir terhadap gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) yang dipimpin Palestina, yang dikatakan bertujuan untuk mendelegitimasi keberadaan Israel dan menghapusnya dari peta. Gerakan BDS mengatakan itu adalah kampanye tanpa kekerasan untuk hak-hak Palestina dan mengatakan tidak mendukung solusi spesifik untuk konflik.

Maurice Hirsch, seorang pengacara untuk kelompok LSM Monitor yang pro-Israel, yang bergabung untuk melawan Shakir, mengatakan pihaknya telah menyajikan bukti hingga ke 2010 tentang bagaimana Shakir secara terbuka mendukung BDS.

Hirsch mengatakan keputusan yang mewajibkan Shakir untuk meninggalkan Israel adalah "ekspresi penting dari demokrasi Israel."

"Pengadilan menegaskan bahwa, saat di Israel, Shakir menghabiskan waktunya dengan tidak adil untuk menjelekkan Israel dan mempromosikan kegiatan Boikot, Divestasi dan Sanksi," katanya. "Terlepas dari klaimnya, Shakir hanya melkaukan sangat sedikit, jika ada, berkaitan dengan melindungi hak asasi manusia."