Pengamat: Arab Saudi Rendahkan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta: Yon Machmudi menilai, Arab Saudi telah merendahkan Indonesia terkait hukuman pancung terhadap Ruyati binti Satubi, tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. "Apalagi, sejak proses hukum dimulai hingga eksekusinya, ternyata  pemerintah Indonesia tidak pernah mendapatkan pemberitahuan," kata pengamat masalah Timur Tengah dari Universitas Indonesia itu di Jakarta, Senin (20/6).

Menurut Dosen Fakultas Ilmu Budaya UI itu, rendahnya posisi tawar Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi dapat dilihat dari berbagai kasus yang menimpa warga Indonesia di negara tersebut. Kasus penyiksaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan yang menimpa warga Indonesia selalu penyelesaiannya tidak menguntungkan.

"Seringkali kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada warga Indonesia berawal dari kasus-kasus pemerkosaan yang dilakukan warga Arab Saudi," tutur Yon. "Hanya saja karena tidak adanya perlindungan hukum bagi para TKI, maka sebagian besar kasus-kasus itu berujung pada hukuman mati." paparnya.

Umumnya warga Indonesia yang dituduh itu. tambah Yon, terpaksa melakukannya hanya karena membela diri. Hukum di Arab Saudi, menurut Yon, cenderung diskriminasi terhadap warga negara asing, terutama Indonesia. "Mereka sangat keras dalam menerapkan hukuman qishas kepada warga Indonesia, tapi tidak untuk kasus pembunuhan yang dilakukan warga Arab Saudi," ucap Yon.

Padahal, katanya, pembunuhan yang dilakukan orang-orang Saudi sering dibarengi dengan penyiksaan dan tindakan-tindakan lain yang tidak manusiawi. Yon mencontohkan kasus Darsem binti Tawar. Darsem dapat lolos dari hukum pancung asalkan mau membayar diyat sebesar 2 juta riyal atau Rp 4,6 miliar.

Sementara untuk kasus pembunuhan disertai penyiksaan yang dilakukan warga Arab Saudi kerap berujung damai dan cukup membayar diyat tidak lebih dari 185.000 riyal atau Rp 450 juta. Artinya, pemerintah Arab Saudi menganggap satu nyawa warganya setara dengan 10 nyawa warga Indonesia. "Kasus-kasus kematian tidak wajar yang dialami TKI di Arab Saudi tidak sedikit. Untuk 2008 saja sebanyak 81 kasus dan 2010 mencapai 156 kasus," ujar Yon.

Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Sat (FKI-1) M Julian Manurung meminta Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, Kepala BPN2TKI, dan Kepala KBRI di Jedah bertanggung jawab terhadap kasus hukuman pancung yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap Ruyati. Sebab, mereka dinilai telah lalai melakukan fungsi-fungsinya.

"Harus berapa orang lagi anak negeri ini yang akan menjalani hukuman negara lain tanpa sepengetahuan pemerintah RI," kata Julian. Ia berpendapat pejabat pemerintah Indonesia kurang perhatian terhadap buruh migran di luar negeri, khususnya yang menangani tenaga kerja.(ANT/BOG)