Pengamat: Data Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste Lengkap

Kupang (Antara) - Pengamat hukum internasional Dr DW Tadeus SH MHum mengatakan data yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu dasar dan bukti untuk menyelesaikan sengketa titik perbatasan wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste cukup lengkap.

"Secara administrasi, perbatasan darat di Timor bagian barat dengan Timor Leste meliputi 10 Kecamatan yang tersebar di empat kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara dan kabupaten Belu dan Kabupaten Alor," katanya di Kupang, Minggu.

Ke-10 kecamatan itu, kata Dosen pada Fakultas Undana Kupangitu, meliputi Kabupaten Kupang yang terdiri dari Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi Kecamatan Miomafo Barat, Miomfo Timur dan Kecamatan Insana Utara.

Kecamatan perbatasan berikut yang berbatasan dengan Timor Leste, adalah Kecamatan Malaka Timur, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Lamaknen, Kecamatan Rehaat dan Kecamatan Kobalima di Kabupten Belu.

Untuk perbatasan Laut, kawasan perbatasan laut wilayah NTT dengan Timor Leste meliputi empat kabupaten, lima kecamatan yaitu Kabupaten Kupang meliputi Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Belu terdiri dari Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kobalima.

Kabupaten TTU ada di Kecamatan Insana Utara dan Kabupaten Alor dengan Kecamatan Alor Barat Daya.

Ia mengatakan pemetaan lokasi hingga ke tingkat pemerintahan yang paling bawah seperti ini penting dilakukan sebagai langkah awal untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan daerah perbatasan.

Secara bertahap, Indonesia mengajukan kebutuhan pembangunan mulai dari kebutuhan infrastruktur hingga pembangunan pendidikan dan sosial ekonomi lainnya.


"Ini penting dilakukan sehingga ada gambaran jelas bagi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk mengelola dan mengembangkan daerah perbatasan," katanya.

Dia menyebut hingga akhir 2011, alokasi anggaran untuk pengelolaan daerah-daerah di perbatasan Provinsi di Nusa Tenggara Timur dan negara Timor Leste masih minim.

Minimnya dana itu semakin dipersulit dengan ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum memadai.


"Permasalahan terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan adalah pembangunan pembangunan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur yang akhirnya bermuara pada kecepatan akses ekonomi untuk kesejahteraan warga di perbatasan," katanya.

Terkait dengan bagaimana mempercepat pembangunan untuk memperlancar arus ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste, mantan Wakil Ketua DPRD Belu itu mengatakan ada dua persoalan yakni SDM dan infrastruktur.

"Keduanya ikut memberi andil dalam menata wilayah perbatasan antarnegara (Indonesia-Timor Leste) terutama pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang selama ini masih diberi stigma, miskin dan terbelakang," katanya.

Menurut dia, keterbelakangan di perbatasan Indonesia umumnya sudah menjadi pemandangan yang lazim. Infrastruktur minim dan sumber daya manusia yang rendah, menjadikan perbatasan sepertinya tidak berpenghuni, sehingga sering menimbulkan banyak persoalan, di antaranya perdagangan ilegal dan berbagai macam penyelundupan gelap.

"Apabila diabaikan terus-menerus berpotensi mendorong disintegrasi bangsa di wilayah perbatasan yang tentunya tidak diinginkan bersama," katanya.

Selain dua persoalan mendasar tersebut, katanya potensi sumberdaya alam yang tersedia di kawasan perbatasan (NTT-Timor Leste) pada umumnya tidak terlalu besar, mengingat kondisi lahan di sepanjang perbatasan tergolong masih minim dan bahkan kurang baik bagi pengembangannya.

Seperti pertanian yang lebih banyak dikuasai lahan kritis dan kehutanan di sepanjang perbatasan bukan merupakan hutan produksi atau konversi serta hutan lindung atau taman nasional yang perlu dilindungi.

"Kondisi masyarakat di sepanjang perbatasan umumnya miskin dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan tinggal di wilayah terisolir. Sumber mata pencaharian utama masyarakat di kawasan perbatasan adalah kegiatan pertanian lahan kering yang sangat tergantung pada cuaca dan iklim," katanya.

Meski demikian, katanya hingga saat ini harus jujur diakui juga bahwa kondisi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Indonesia ini, pada umumnya bahkan masih relatif lebih baik dari masyarakat Timor Leste yang tinggal di sekitar perbatasan.

"Kawasan perbatasan di NTT khususnya di lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun daerah NTT secara keseluruhan masih relatif lebih maju dari distrik-distrik yang ada di Timor Leste," katanya.

Namun demikian perlu diperhatikan secara khusus dan terus menerus, karena dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara masyarakat NTT di perbatasan dengan masyarakat Timor Leste, khususnya penduduk Belu yang sebagian besar masih miskin.

Karena itu, berbagai kebijakan pemerintah pusat seperti Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Selain itu Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 merupakan upaya dan langkah nyata pemerintah yang perlu mendapat dukungan pebuh semua pihak, sebab merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas.

"Kemiskinan dan kesejahteraan merupakan masalah mendasar yang harus mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, baik pemerintah, politisi, akademisi maupun seluruh komponen bangsa lainnya," katanya.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.