Pengamat: Demo Buruh Turunkan Iklim Berbisnis

  • Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Tempo
    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2013, pemerintah mulai menjalankan roadmap pengurangan subsidi listrik. Sejak saat itu, tarif listrik industri besar, menengah, dan rumah tangga mewah dinaikkan secara bertahap. Diharapkan, program ini dapat memangkas subsidi listrik sebesar Rp 10,96 triliun. (Baca juga : PLN Didesak Cabut Subsidi Rumah Mewah). …

  • Pemprov DKI tolak gratiskan sewa lahan ke PT Jakarta Monorail

    Pemprov DKI tolak gratiskan sewa lahan ke PT Jakarta Monorail

    Merdeka.com
    Pemprov DKI tolak gratiskan sewa lahan ke PT Jakarta Monorail

    MERDEKA.COM. Ketua Bappeda Provinsi DKI Jakarta Andi Baso mengatakan PT Jakarta Monorail, selaku pemegang konsesi dan juga investor, meminta pengelolaan lahan komersial stasiun monorail dan sekitarnya diberikan secara gratis. Hal ini menjadi ganjalan karena melanggar aturan."Diberikan gratis secara aturan melanggar UU. Kami staf tidak mau. Kalau tidak minta gratis sebetulnya sudah jalan," ujarnya di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Sabtu (19/4).Menurutnya, konsorsium yang mayoritas sahamnya …

  • Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    Merdeka.com
    Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    MERDEKA.COM. Koalisi Anti Utang (KAU) menyebut ketergantungan Indonesia pada utang asing khususnya pada Singapura berbahaya. Pasalnya, jika terjadi konflik, maka Singapura dapat menghancurkan Indonesia melalui aspek utang.Ketua KAU, Dani Setiawan, menuding Singapura sebetulnya hanya broker atau kepanjangan tangan investor dari negara Eropa. Maka dari itu, mereka memegang kendali supply utang."Dalam skenarionya seperti itu, di mana Singapura selama ini menjadi posisi tuan rumah lembaga investasi …

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai demo buruh yang terjadi dalam skala besar menyebabkan penurunan persepsi iklim berbisnis di Indonesia, terutama menyangkut investor dari luar negeri.

"Demo itu tidak terjadi di perusahaan domestik tetapi di perusahaan asing sehingga berdampak negatif terhadap persepsi investor asing untuk masukkan modalnya di Indonesia khususnya jenis investasi yang menyerap banyak tenaga kerja," kata Latif Adam kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia memperkirakan investasi asing akan tetap masuk ke Indonesia tetapi mereka akan menghindari sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Hal itu, menurut dia akan melanggengkan struktur investasi asing yang selama 10 tahun terakhir berada di kategori kapital insentif seperti pertambangan, keuangan dan informasi teknologi.

"Dikhawatirkan di satu sisi kita punya catatan mengkilap dalam konteks investasi yang masuk tapi di sisi lain peran invetasi sebagai penyedia kesempatan kerja masih belum optimal," ujarnya.

Latif meminta pemerintah bertindak tegas untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi pihak pengusaha dan pekerja. Pemerintah menurut dia harus bisa menjembatani kepentingan keduanya karena masing-masing memiliki argumentasi yang berbeda.

Ia menilai hal itu sebagai tantangan terbesar pemerintah karena akan menentukan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Jika gagal menyelesaikan masalah itu maka perekonomian Indonesia akan stagnan dan tidak ada lompatan besar menuju kemajuan ekonomi.

"Namun apabila dicarikan jalan keluarnya, boleh jadi ini menjadi salah satu variabel yang signifikan mempengaruhi perjalanan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Hubungan Industrial dan Advokasi Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hasanuddin Rachman mengatakan kerugian akibat demo buruh selama 2012 mencapai Rp190 triliun atau 20 miliar dolar AS.

Hasanuddin mengatakan, setiap tahun terjadi pembahasan mengenai upah di Dewan Pengupahan di daerah-daerah yang terdiri atas unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha.

Namun menurut dia, hasil yang disepakati sering diubah oleh kepala daerah untuk tujuan pencitraan, karena selama ini masalah upah tidak ditangani Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetapi diserahkan kepada kepala daerah.

Demo ribuan buruh dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten juga terjadi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/11). Buruh menolak Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dinilai merugikan buruh dan menuntut agar pemerintah mencabut undang-undang tersebut.

Menurut mereka, UU BPJS mengkhianati buruh karena Jaminan Sosial tak bisa didapatkan secara gratis. Padahal, Oktober 2011 DPR dan Pemerintah menjanjikan jaminan sosial akan diberikan secara gratis kepada para pekerja. (tp)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...