Pengamat dorong Heru Budi audit seluruh jalur sepeda Jakarta

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengaudit seluruh jalur sepeda di Ibu Kota karena tengah menjadi perbincangan serius masyarakat Jakarta terkait pemanfaatannya oleh publik akhir-akhir ini.

Menurut pakar tata kota Universitas Trisakti itu, di Jakarta, Selasa, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dapat melibatkan komunitas pesepeda untuk mengevaluasi jalur yang sudah ada tersebut.

"Harus dicari tahu mengapa jalur sepeda yang ada tidak banyak dilintasi pesepeda, apakah jalurnya tidak sesuai dengan rute pesepeda dan mengapa banyak jalur sepeda diokupasi oleh parkir liar dan dibiarkan tidak ada penertiban," ujarnya.

Nirwono juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan jalur sepeda serta mengajak masyarakat untuk membangun budaya bersepeda.

Baca juga: Legislator sebut anggaran lajur sepeda direvisi jadi Rp7,5 miliar

"Pj Gubernur dapat menetapkan setiap minggu sekali, seluruh ASN naik angkutan umum atau bersepeda atau berjalan kaki dalam beraktivitas ke kantor untuk menjadi contoh kepada masyarakat dalam menurunkan polusi udara," katanya.

Lebih lanjut Nirwono juga menyarankan Heru Budi untuk mengeluarkan kebijakan perihal penanganan polusi udara di Jakarta.

"Seperti perluasan ganjil genap, 'e-parking' progresif, memperbanyak 'park and ride', mendorong naik transportasi publik, bersepeda atau berjalan kaki," katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023.

Baca juga: Dishub DKI harapkan penegakan hukum bagi penerobos jalur sepeda

Namun anggaran itu sempat dicoret dari RAPBD 2023 kemudian kembali dimasukkan oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan nilai Rp7,5 miliar.

Heru Budi sebelumnya mengaku akan melanjutkan program gubernur sebelumnya selama program tersebut bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

"Ada kan (program Anies yang dilanjutkan), semua juga kami lanjutkan kalau semua itu untuk kepentingan masyarakat, tidak masalah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/11) lalu.