Pengamat: Kasus Corby Tunjukkan Kebingungan RI

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menegaskan motif pemberian grasi Presiden SBY terhadap Schapelle Leigh Corby (34), tergolong tindakan membingungkan. Sebab tak adanya kejelasan alasan dalam hubungan bilateral kedua negara yang bersifat resiprokal alias timbal balik.

"Harusnya, kan didahului dengan ikatan perjanjian saling menguntungkan atau untuk pertukaran kepentingan yang tepat antarkedua belah pihak, sehingga tidak menunjukkan kebingungan maupun kelemahan RI terhadap grasi tersebut," kata Syahganda di Jakarta, Kamis (24/5).

Ia pun heran atas sikap Presiden Susilo Bambang Yudhyono yang terkesan memendam misteri di balik adanya grasi Corby, apakah terkait alasan yang dapat dibenarkan atau semata-mata menyangkut tekanan kekuatan asing.

"Dalam kesempatan Sidang Kabinet pada 2011, Menkopolhukam Joko Suyanto menyatakan Presiden SBY tidak akan mengampuni para terpidana kasus terorisme, narkoba, dan korupsi, kecuali atas pertimbangan kemanusiaan dan khusus bagi yang berusia di atas 70 tahun. Nah, untuk Corby yang masih muda ini alasan sebenarnya apa," tanya kandidat doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia itu.

Terlebih, lanjutnya, sejak tertangkap basah di Bandara Ngurah Rai, Bali pada 8 Oktober 2004, Corby kedapatan menyelundupkan 4,2 kilogram narkoba jenis ganja atau mariyuana. Sepanjang penyelidikan dan di pengadilan, mantan pelajar kecantikan yang ayah kandungnya pernah terseret kasus peredaran ganja pada awal 1970-an itu, tak pernah mengakui perbuatan hingga akhirnya diganjar 20 tahun penjara.

"Karenanya, kasus grasi Corby ini terbilang aneh, sekaligus hanya mempertontonkan kebingungan RI di hadapan rakyatnya serta di mata negara lain yang bersikap keras dalam menghukum kejahatan narkoba," tandasnya.

Syahganda menambahkan, sikap pemerintahan SBY yang melempem dalam menangani kasus Corby, akan semakin memperparah ketidakberdayaan RI dalam memberantas kejahatan internasional di bidang narkotika dan sejenisnya.

"Itu karena kita selalu mudah membungkuk pada tekanan pihak tertentu, yang kemudian membuat sikap politik ataupun penegakan hukum jadi kacau-balau serta sekadar dijadikan olok-olokan berbagai pihak," ujarnya.(ALI/AIS)