Pengamat: Kenaikan Harga Bbm Mesti Didukung TI

  • Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNnews.com
    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar uang gaji suami dikelola istri. Sialnya, mayoritas wanita tak punya pengetahuan pengelolaan keuangan yang bagus. …

  • Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    Merdeka.com
    Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    MERDEKA.COM. Menteri BUMN Dahlan Iskan menyayangkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginstruksikan untuk menunda rencana pelepasan saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri. …

  • AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    Merdeka.com
    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    MERDEKA.COM. PT Angkasa Pura II bersiap mengembangkan bandar udara berkonsep kebun binatang di Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi. Kementerian Perhubungan langsung mengkaji rencana itu, karena berkaitan dengan keselamatan penerbangan.Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan mengaku baru mendengar proposal AP II itu. Dia mempersilakan operator bandara berkreasi dengan konsep layanan penerbangan, asal keamanan terjamin. ... …

Jakarta (ANTARA) - Pengamat energi dari ReforMiner Pri Agung Rakhmanto mengatakan implementasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi untuk mobil pribadi mesti didukung sistem teknologi informasi.

"Pemakaian TI akan mencegah potensi kekacauan antara masyarakat dan petugas SPBU di lapangan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pemerintah harus mengantisipasi aspek keamanan di lapangan dari implementasi kebijakan kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi tersebut.

Penerapan sistem TI tersebut, lanjutnya, mesti dilakukan bersamaan dengan kebijakan pemisahan SPBU.

Pri Agung juga mengatakan, kebijakan kenaikan harga bagi mobil pribadi merupakan opsi paling rasional dibandingkan pembatasan. "Opsi ini mestinya bisa dilakukan pemerintah," ujarnya.

Hal senada dikemukakan pengamat Reforminer lainnya Komaidi Notonegoro.

Menurut dia, pemerintah mesti memakai sistem TI untuk mengefektifkan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi bagi mobil pribadi.

"Setiap mobil pribadi dipasang `barcode` yang hanya bisa dibaca di SPBU khusus mobil. Jadi `nozzle` di SPBU khusus sepeda motor dan kendaraan umum tidak bisa mengeluarkan BBM untuk mobil pribadi," ujarnya.

Jika pengawasan hanya melibatkan aparat kepolisian, maka masih berpotensi penyalahgunaan. "Namun, kalau pakai TI, tidak ada kompromi lagi," ujarnya.

Komaidi juga mengatakan, kenaikan harga BBM bagi mobil pribadi lebih realistis dibandingkan dipaksakan pindah ke pertamax.

Dari aspek daya beli, beban konsumen yang sebelumnya memakai premium tidak seberat kalau harus pindah ke pertamax.

Dari sisi neraca perdagangan, tidak harus mengimpor pertamax dalam jumlah besar, sehingga tidak memperberat neraca pembayaran.

"Kemampuan produksi pertamax per tahun hanya sekitar satu juta barel," katanya.

Selain itu, dari sisi ketersediaan SPBU, juga jauh lebih mudah diterapkan dibandingkan pembatasan.

Meski, dari sisi penghematan subsidi, lanjutnya, memang lebih rendah dibandingkan pembatasan, karena selisih harga lebih sedikit.

Sedangkan, dari sisi implementasi di lapangan, kalau tanpa sistem TI, sama-sama membutuhkan pengawasan.

"Hal lain yang perlu dicermati adalah pengaruh omset SPBU-nya akibat kebijakan kenaikan harga bagi mobil ini," ujarnya.

Pemerintah akan mengambil opsi menaikkan harga BBM untuk mobil pribadi sebagai upaya mengurangi subsidi komoditas tersebut yang terus meningkat.

Kendaraan jenis sepeda motor dan angkutan umum dan barang tetap memperoleh subsidi penuh atau harga BBM tetap Rp4.500 per liter.

Pemerintah masih membahas waktu, besaran, dan mekanisme yang tepat dari kebijakan tersebut. (tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...