Pengamat: Myanmar Bisa Didesak Keluar dari ASEAN Menyusul Kekerasan Terkait Kudeta

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pada 24 April 2021, Indonesia ditetapkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin ASEAN, dalam upaya untuk mende-eskalasi dan menyelesaikan ketegangan yang telah melumpuhkan Myanmar sejak kudeta 1 Februari berlangsung.

Ada kekhawatiran bahwa, dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing diharapkan hadir, pertemuan itu hanya akan berfungsi untuk melegitimasi pemerintahan junta atas Myanmar.

Kekhawatiran itu wajar ketika ASEAN tidak menghadirkan pemerintahan tandingan Myanmar yang berhaluan demokrasi. anti-kudeta, dan anti-junta, yakni Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG).

Pertemuan ini bertindak sebagai upaya koperasi internasional pertama untuk meredam konflik yang terjadi di Myanmar, dengan beberapa analis dan mantan diplomat menyebutnya sebagai yang paling konsekuensial dalam sejarah 54 tahun ASEAN.

Ini juga akan berfungsi sebagai cerminan kemampuan ASEAN untuk mengendalikan konflik di kawasan dan membantu tetangganya ketika membutuhkan.

Namun, ASEAN tidak beroperasi seperti blok regional lainnya.

Alih-alih memainkan peran intim dengan terjadinya negara-negara anggota, blok ini beroperasi secara musyawarah mufakat. Ini berarti anggota tidak mengganggu urusan internal masing-masing.

Tapi tentu saja, itu tidak berarti pertemuan puncak yang akan datang tidak akan mencoba untuk meringankan konflik di Myanmar. Justru itu sebabnya pertemuan itu bahkan diadakan.

Myanmar Didesak untuk Keluar dari ASEAN

Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). Myanmar saat ini sedang dalam kekacauan sejak  para jenderal militer menggulingkan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari. (AP Photo)
Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). Myanmar saat ini sedang dalam kekacauan sejak para jenderal militer menggulingkan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari. (AP Photo)

Namun, kelompok-kelompok hak seperti Fortify Rights yang berbasis di Myanmar membanting keputusan ASEAN untuk mengundang orang yang bertanggung jawab atas kudeta itu, sambil mengabaikan NUG, mengatakan blok itu "meminjamkan legitimasi kepada rezim militer ilegal dan brutal".

Direktur regional Fortify Rights Ismail Wolff menyarankan bahwa jika Min Aung Hlaing tidak menunjukkan tanda-tanda menenangkan konflik dan memulihkan perdamaian di negara itu, ASEAN harus mempertimbangkan untuk mengusir Myanmar dari blok tersebut.

"KTT ini adalah kesempatan terakhir ASEAN untuk membuktikan bahwa itu dapat mengakhiri krisis di lingkungannya sendiri," kata Tun Khin, presiden Organisasi Rohingya Burma Inggris (BROUK).

"Meskipun upaya diplomatik negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura terpuji, itu adalah noda di wilayah itu secara keseluruhan bahwa orang lain terus membela Tatmadaw (militer)."

"Summit ASEAN tidak bisa menjadi putaran lain ekspresi keprihatinan."

Rencana pemimpin ASEAN saat ini, Brunei, bersama dengan sekretaris jenderal blok untuk mengunjungi Myanmar telah menarik dukungan dari Malaysia dan Filipina.

Ada juga rencana untuk misi kemanusiaan yang dipimpin ASEAN yang akan membantu mengirimkan makanan dan barang-barang penting lainnya kepada mereka yang terkena dampak konflik kekerasan. Ini juga akan bekerja bersamaan dengan bantuan COVID-19.

Para ahli dan diplomat percaya ini bisa menjadi 'langkah pertama' nyata dalam menumbuhkan dialog antara junta dan pemrotes.

Simak video pilihan berikut: