Pengamat: Partai Nahdliyin Harus Taati Politik Uang Haram

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia mengapresiasi sikap Nahdlatul Ulama yang akan membahas fatwa halal dan haram sedekah politik dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat pada 15-17 September 2012.

“Semangatnya sudah benar dan bagus sekali. Artinya para ulama peduli terhadap perbaikan sistem politik kita. Problemnya apakah fatwa itu nantinya akan ditaati oleh para calon legislatif, khususnya dari keluarga besar Nahdliyin?” ujar Koordinator Sigma Said Salahudin kepada Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Said mengaku, sedekah politik yang dalam bahasa gampangnya politik uang, tidak akan dilakukan oleh para caleg manapun. Pasalnya, untuk kekuasaan, dan jabatan, orang acap mengabaikan halal-haram. Karenanya, patut diduga fatwa tersebut tak akan banyak berpengaruh terhadap menurunnya ongkos politik caleg.

“Karena ongkos politik yang sejatinya bagan dari politik uang, masih dijadikan sebagai suatu persyaratan partai politik. Di mana hal tersebut harus dipenuhi para calegnya. Tidak terkecuali hal itu diberlakukan oleh partai-partai yang berbasis massa NU,” terang Said.

Said mencontohkan, masa pencalegan pada Pemilu 2009, untuk maju sebagai caleg DPRD tingkat Kabupaten saja, seorang caleg dari PKB mengaku harus mengeluarkan ongkos politik lebih dari Rp 200 juta.

Di tempat lain, seorang caleg harus merogoh kocek sampai Rp 500 juta untuk maju caleg DPRD Provinsi. Apalagi untuk caleg DPR dan kepala daerah, ongkos politiknya lebih besar.

“Ikhtiarnya sebaiknya jangan berhenti hanya pada fatwa haram saja. Tetapi harus lebih tegas dari itu. Dalam rembug itu, NU juga mengundang ketua umum partai politik, terutama pengurus pusatnya warga Nahdliyin. NU bisa meminta kesediaan para pengurus parpol untuk turut memberi persetujuan tentang fatwa haram politik uang,” tegasnya.

“Bila perlu baiat para ketua parpol untuk bersumpah mengharamkan politik uang terhadap para caleg dan calon kepala daerah yang akan diusung melalui parpolnya. Kalau itu bisa dilakukan bagus sekali itu. Efek fatwa tadi akan lebih terasa dan dipatuhi. Umat akan menjadikan fatwa itu sebagai alasan menolak 'mahar' yang diminta oleh parpol dalam suatu pencalonan,” katanya lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj mengatakan risywah atau suap dalam politik sama halnya dengan melakukan korupsi yang merupakan perbuatan keji dan diharamkan oleh agama.

Mereka pelaku korupsi layak mendapatkan hukuman berat, karena masuk dalam kategori perbuatan fasad, yaitu perbuatan yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Pemilu langsung adalah produk era reformasi. Dengan maraknya politik uang, di sinil ah tugas kita semua untuk bersama-sama bersikap dewasa dan mendewasakan masyarakat. Jadi jangan memilih pemimpin hanya karena adanya uang," tandas Kiai Said.

Berita Terkait: Pemilihan Gubernur DKI
  • Diadukan Ke Panwas Nachrowi Tak Mau Ambil Pusing
  • Basuki: Jangan Rusak NKRI Demi Kursi Gubernur Jakarta
  • Basuki: Tugas Gubernur dan Wakilnya Sangat Sederhana
  • Basuki: Jangan Korbankan NKRI Karena Jabatan 5 Tahun
  • Foke: Orang Jakarta Tak Mau Beli Kucing Dalam Karung
  • Ketua DPR: Pemilukada Jakarta Harus Menyejukkan
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.