Pengamat: Pendaftaran Tari Tor-Tor Patut Dikhawatirkan

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pendaftaran dalam Lembaran Negara Malaysia atas tarian Tor-Tor dan Paluan Gandang Sambilan oleh Menteri Kebudayaan dan Komunikasi Malaysia Rais Yatim patut dikhawatirkan oleh Indonesia, khususnya masyarakat Batak.

"Sumber kekhawatiran adalah adanya UU Warisan Nasional Malaysia tentang kepemilikan (ownership)," kata Hikmahanto yang juga Guru Besar Hukum Internasional UI, dalam siaran pers yang diterima ANTARA, di Jakarta, Selasa.

Dalam Pasal 69 dengan judul Kepemilikan (Ownership) menyebutkan bahwa "Setiap Warisan Nasional yang dimiliki atau dikuasai oleh orang di luar Pemerintah Federal atau Pemerintah Negara Bagian dapat tetap menguasai sebagai pemilik, wali atau org yg dipercaya (trustee)".

"Menjadi pertanyaan siapakah yang akan terdaftar sebagai pemilik dalam Lembaran Negara Malaysia berdasarkan Pasal 69? Apakah komunitas Mandailing warga negara Malaysia, ataukah masyarakat Mandailing di Sumatera Utara, atau pemerintah Indonesia, di mana Sumatera Utara berlokasi?," katanya.

Ia mengatakan, bila ternyata yang terdaftar adalah komunitas Mandailing warga negara Malaysia, maka telah ada reduksi seolah komunitas Mandailing hanya mereka yang berkewargaanegaraan Malaysia.

Kekhawatiran juga bersumber pada Pasal 70 yang berjudul Perubahan atas Kepemilikan Warisan Nasional, dimana dalam ayat (2) disebutkan pemilik Warisan Nasional bila hendak menjual kepada pihak ketiga, maka pemilik harus memberi prioritas pertama kepada Komisinoer Warisan Nasional yang dalam hal ini mewakili pemerintah Malaysia.

Karena itu, bedasarkan Pasal 69 dan 70 UU Warisan Nasional Malaysia, maka bukannya tidak mungkin dua tarian asal Batak akan jatuh ke pemerintah Malaysia.

"Hal inilah yang perlu pemerintah Indonesia minta klarifikasi. Pemerintah Indonesia tidak sepatutnya menjadi corong pemerintah Malaysia bagi masyarakat Indonesia," tegasnya.

Hikmahanto menambahkan, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas agar masyarakat Indonesia tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri yang justru dapat memperparah hubungan kedua negara itu.(rr)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.