Pengamat: Penyesuaian harga BBM hindari krisis lebih besar

Pengamat sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof. Azyumardi Azra menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan pemerintah untuk menghindari dampak negatif lebih besar yaitu krisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Menurut saya, penyesuaian harga ini memang tidak bisa dihindari, ya. Untuk menghindari mudarat yang lebih besar, krisis APBN," kata Azyumardi dalam webinar bertajuk "APBN Tertekan: Subsidi BBM Solusi atau Ilusi?” yang disiarkan di kanal YouTube Moya Institute, dipantau dari Jakarta, Kamis.

Pemerintah Indonesia menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) guna mengatasi subsidi yang membebani keuangan negara akibat fluktuasi harga minyak dunia.

Baca juga: Pengamat sebut penyesuaian harga BBM bisa kurangi beban subsidi energi

Baca juga: Presiden sebut subsidi BBM masih dihitung dengan hati-hati

Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik hingga Rp502 triliun dan diperkirakan merangkak naik mencapai Rp698 triliun sebagai imbas melonjaknya harga energi dan juga pangan yang dipicu perang Rusia-Ukraina.

Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengatakan bahwa langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, seperti yang terjadi juga di masa lalu.

"Namun, penting dicari formula yang tepat agar kehidupan sosial-ekonomi masyarakat tidak terlalu terdampak," ucap Heri.

Pembicara lainnya, pengamat ekonomi senior UGM Sri Adiningsih menuturkan bahwa APBN memang perlu dijaga supaya tidak mengalami defisit.

Pasalnya, tutur Sri Adiningsih melanjutkan, APBN itu berfungsi bukan hanya untuk subsidi BBM, melainkan juga untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 dan untuk memulihkan perekonomian nasional.

Baca juga: Pengamat: Kebijakan bantalan sosial oleh pemerintah sudah tepat

Oleh sebab itu, Sri Adiningsih beranggapan, keinginan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tentu saja didasarkan banyak pertimbangan. Menurutnya, bukan sekadar menjaga stabilitas APBN, melainkan juga memacu kesejahteraan masyarakat (public spending), dan kesiapan dukungan anggaran bagi penyelesaian masalah lainnya.

Sementara itu, pengamat isu-isu strategis Imron Cotan berharap, dengan penerapan bantalan sosial yang ditujukan untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat bawah dan kaum pekerja, berupa bantuan langsung, subsidi upah, dan subsidi transportasi, rakyat dan pemerintah mampu tampil sebagai pemenang di dalam menghadapi serangkaian krisis saat ini.