Pengamat: Peraturan Menteri Keuangan Ancam Industri Rokok

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Merdeka.com
    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Soalnya, wacana itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. …

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Trias Politika RI (LP2T), Libyanto, mengatakan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010, tentang tarif cukai hasil tembakau, justru mengancam industri rokok nasional.

"PMK seharusnya menjadi bagian penting dari upaya menciptakan kepastian hukum atas proses dan berjalannya industri tembakau," kata Libyanto, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penerapan PMK 191/04/2010 ini jauh dari azas keadilan karena implikasinya untuk sebagian besar perusahaan rokok berbeda dengan yang lain.


"Akan terjadi dimana beberapa perusahaan ini akan mengalami kenaikan tarif cukai selama dua kali di 2012 ini yaitu kenaikan yang berdasarkan PMK 167 dan PMK 191," katanya.

Oleh karenanya, lanjutnya, dengan pemberlakuan PMK 191/PMK.04/2010 dapat berpengaruh pada pengurangan tenaga kerja di sektor industri rokok, yang secara tidak sadar peraturan menteri tersebut memberikan pertumbuhan tingkat angka pengangguran baru.

"Ini menjadi masalah tersendiri di tingkat pemerintah daerah yang saat ini sedang memacu pertumbuhan iklim usaha dan penciptaan lapangan kerja serta menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah sebagaimana diamanatkan dalam otonomi daerah dan sisi lain berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah," katanya.

Lebih lanjut, Libyanto menyatakan keluarnya PMK 191/2010 ini terkesan terburu-buru dan tanpa adanya sosialisasi yang baik terhadap para "stakeholders" maupun asosiasi dari industry rokok yang terkait.

"Setiap peraturan yang dikeluarkan di dalam industri rokok, biasanya mempunyai dampak yang luas dan bukan hanya terkait dengan cukai dan pendapatan pemerintah saja," katanya.

Libyanto mengungkapkan bahwa kesan terburu buru ini tercermin dengan ketidak siapan akan adanya Juklak maupun Juknis yang baru diterbitkan setelah 18 bulan peraturan ini dikeluarkan.

"Kesan tidak adanya koordinasi dengan direktorat ataupun instansi yang terkait terkesan kental terjadi dimana sampai saat ini baru juklak dari Dirjen Bea dan Cukai yang tersedia," katanya.

Dalam APBN 2011 pendapatan dari sektor cukai rokok mencapai Rp77 triliun, sedangkan pendapatan sektor pajak pertambangan di tahun yang sama sekitar Rp48,43 trilun, yakni pajak mineral Rp47,48 triliun dan batubara Rp951,8 miliar.

Data tersebut menunjukkan hal yang cukup mengenaskan, jika selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil tambang terbesar di dunia, tetapi justru pendapatannya tidak terlalu signifikan, karena sebagian besar hasil Pertambangan dibawa oleh pihak asing.

"Maka menjadi hal yang patut dipertanyakan, ketika Pemerintah melalui PMK 191 malah bermaksud menggenjot pendapatan dari cukai rokok, bukannya menggenjot pendapatan dari sektor pajak pertambangan," kata Libyanto.

Dia berharap kebijakan pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan usaha dan berpenghidupan, serta dapat pula menciptakan iklim usaha dan lapangan pekerjaan yang kondusif.

"Bukan justru berpotensi meresahkan masyarakat dan mengancam kehidupan usaha yang jelas-jelas memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara serta terbukanya lapangan pekerjaan," katanya.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...