Pengamat: Peraturan Menteri Keuangan Ancam Industri Rokok

  • AEKI: Tiongkok Pasar Kopi Potensial Bagi Indonesia

    Antara

    Jakarta (Antara) - Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) menyatakan Tiongkok merupakan pasar potensial ekspor biji kopi Indonesia dengan perkiraan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 20 persen. "Dalam waktu lima hingga 10 tahun medatang, Tiongkok akan menjadi pasar strategis bagi Indonesia, kita akan terus perhatikan karena memang potensial untuk masa mendatang," kata Ketua Umum AEKI, Irfan Anwar, saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Selasa. ... …

  • 'Tokoh' Malaysia lebih peduli kreator mobil listrik Indonesia

    'Tokoh' Malaysia lebih peduli kreator mobil listrik Indonesia

    Merdeka.com
    'Tokoh' Malaysia lebih peduli kreator mobil listrik Indonesia

    MERDEKA.COM. Pada 22 November 2013, hati Ricky Elson berbunga-bunga. Kerja kerasnya bersama puluhan anggota tim bengkel modifikasi Kupu-Kupu Malam mendapat apresiasi dari pemerintah. Dua unit mobil listrik mereka, dinamai Gendis dan Selo, ditengok oleh Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta di pelataran Universitas Gadjah Mada. …

  • ASUS Luncurkan Tiga Zenfone Sekaligus

    ASUS Luncurkan Tiga Zenfone Sekaligus

    Jagat Pintar
    ASUS Luncurkan Tiga Zenfone Sekaligus

    Produsen asal Taiwan, ASUS, menggebrak pasar ponsel kelas menengah dengan meluncurkan tiga seri Zenfone sekaligus. Mereka adalah Zenfone 4, Zenfone 5 dan Zenfone 6. Ketiga ponsel tersebut mengusung prosesor buatan Intel, Atom. …

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Trias Politika RI (LP2T), Libyanto, mengatakan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010, tentang tarif cukai hasil tembakau, justru mengancam industri rokok nasional.

"PMK seharusnya menjadi bagian penting dari upaya menciptakan kepastian hukum atas proses dan berjalannya industri tembakau," kata Libyanto, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penerapan PMK 191/04/2010 ini jauh dari azas keadilan karena implikasinya untuk sebagian besar perusahaan rokok berbeda dengan yang lain.


"Akan terjadi dimana beberapa perusahaan ini akan mengalami kenaikan tarif cukai selama dua kali di 2012 ini yaitu kenaikan yang berdasarkan PMK 167 dan PMK 191," katanya.

Oleh karenanya, lanjutnya, dengan pemberlakuan PMK 191/PMK.04/2010 dapat berpengaruh pada pengurangan tenaga kerja di sektor industri rokok, yang secara tidak sadar peraturan menteri tersebut memberikan pertumbuhan tingkat angka pengangguran baru.

"Ini menjadi masalah tersendiri di tingkat pemerintah daerah yang saat ini sedang memacu pertumbuhan iklim usaha dan penciptaan lapangan kerja serta menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah sebagaimana diamanatkan dalam otonomi daerah dan sisi lain berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah," katanya.

Lebih lanjut, Libyanto menyatakan keluarnya PMK 191/2010 ini terkesan terburu-buru dan tanpa adanya sosialisasi yang baik terhadap para "stakeholders" maupun asosiasi dari industry rokok yang terkait.

"Setiap peraturan yang dikeluarkan di dalam industri rokok, biasanya mempunyai dampak yang luas dan bukan hanya terkait dengan cukai dan pendapatan pemerintah saja," katanya.

Libyanto mengungkapkan bahwa kesan terburu buru ini tercermin dengan ketidak siapan akan adanya Juklak maupun Juknis yang baru diterbitkan setelah 18 bulan peraturan ini dikeluarkan.

"Kesan tidak adanya koordinasi dengan direktorat ataupun instansi yang terkait terkesan kental terjadi dimana sampai saat ini baru juklak dari Dirjen Bea dan Cukai yang tersedia," katanya.

Dalam APBN 2011 pendapatan dari sektor cukai rokok mencapai Rp77 triliun, sedangkan pendapatan sektor pajak pertambangan di tahun yang sama sekitar Rp48,43 trilun, yakni pajak mineral Rp47,48 triliun dan batubara Rp951,8 miliar.

Data tersebut menunjukkan hal yang cukup mengenaskan, jika selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil tambang terbesar di dunia, tetapi justru pendapatannya tidak terlalu signifikan, karena sebagian besar hasil Pertambangan dibawa oleh pihak asing.

"Maka menjadi hal yang patut dipertanyakan, ketika Pemerintah melalui PMK 191 malah bermaksud menggenjot pendapatan dari cukai rokok, bukannya menggenjot pendapatan dari sektor pajak pertambangan," kata Libyanto.

Dia berharap kebijakan pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan usaha dan berpenghidupan, serta dapat pula menciptakan iklim usaha dan lapangan pekerjaan yang kondusif.

"Bukan justru berpotensi meresahkan masyarakat dan mengancam kehidupan usaha yang jelas-jelas memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara serta terbukanya lapangan pekerjaan," katanya.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...