Pengamat Ragukan Jumlah 1,3 Miliar Data Bocor Registrasi SIM Card

Merdeka.com - Merdeka.com - Direktur Eksekutif ICT Insitute, Heru Sutadi mengatakan, jumlah data registrasi SIM Card yang diduga bocor, patut diragukan. Pasalnya, jika dilihat angka jumlah pengguna ponsel tak menyentuh 1,3 miliar.

"Kalau pengguna ponsel sekitar 345,3 juta. Dan kalau pengguna, ada di masing-masing operator. Yang tentunya sekitar 100-150 juta saja. Jadi kalau data yang bocor adalah data pengguna ponsel agak diragukan," kata Heru kepada Merdeka.com melalui pesan singkat, Jumat (2/9).

Meski begitu, kata Heru, kasus ini perlu diselidiki dan didalami. Tentunya terkait data apa sebenarnya dan dari mana sumber kebocoran data tersebut. Sebab kalau itu merupakan data pengguna ponsel selama ini, mungkin dari jaman misal sejak layanan seluler diperkenalkan di Indonesia.

"Jika iya, wah ini tentu menjadi preseden buruk perlindungan data pribadi di tanah air. Terlebih, ramainya kasus kebocoran ini memang mengindikasikan kita segera perlu UU PDP," jelas dia.

Menurut Heru, dengan adanya UU PDP yang memiliki regulasi dan otoritas yang kuat, mampu menjawab tantangan kebocoran data dan lemahnya pengaturan, pengawasan dan pengendalian data yang ada saat ini.

Sebagai diketahui, Data pribadi bocor, kini kembali terulang. Kali ini berasal dari hasil registrasi kartu SIM Card Prabayar sejumlah operator seluler. Tak tanggung-tanggung, jumlah dugaan data bocor itu mencapai 1,3 miliar data.

Informasi awal itu didapatkan dari akun Twitter @SRifqi. Dalam tautannya itu disebutkan bahwa dugaan data bocor itu didapat berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor! Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI," cuitnya.

Sebelumnya, pemerintah memang telah menerapkan peraturan dimana pengguna ponsel dengan kharus mendaftarkan nomor HP mereka dilengkapi dengan KTP dan KK. Aturan itu wajib dilakukan oleh pengguna yang baru membeli SIM Card. Beleid tersebut dicetuskan pada zaman Menkominfo Rudiantara. Semangatnya adalah memberikan perlindungan dan kenyamanan pengguna telekomunikasi.

"Siapa yang belum pernah menerima sms mama minta pulsa, siapa yang belum pernah menerima kredit? kita tidak tahu siapa yang mengirim. Tujuan registrasi nomor untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut jika nanti ada tindakan oleh penegak hukum, akan memudahkan mereka," kata Rudiantara kala dirinya menjabat Menkominfo medio 2018. [faz]