Pengamat: Rapat pertanggungjawaban anggaran 2021 sebaiknya di Jakarta

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan rapat DPRD DKI Jakarta tentang pertanggungjawaban anggaran tahun 2021 sebaiknya diselenggarakan di Jakarta saja untuk memudahkan masyarakat melakukan pemantauan.

"Kalau rapatnya di luar daerah, di luar kota walau sifatnya terbuka, akhirnya masyarakat tidak bisa mengikuti," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Selasa, terkait dengan penyelenggaraan rapat pertanggungjawaban anggaran 2021 di Puncak, Kabupaten Bogor.


Ujang mengatakan jika dilakukan di luar kota, masyarakat harus merogoh dompet lebih dalam jika ingin mengikuti rapat yang dilakukan secara terbuka itu, mulai dari ongkos perjalanan ke Hotel Grand Cempaka Puncak, termasuk biaya menginap jika ingin mengikuti rangkaian rapat hingga selesai.

"Oleh karena itu sejatinya dan sebijaknya, yang bagus dilakukan di Jakarta saja, kan di Jakarta banyak juga hotel-hotel yang megah dan bagus," ujar Ujang.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan ketimbang rapat tersebut dilakukan di luar kota, akan lebih baik di kantor DPRD DKI Jakarta, karena jauh lebih ekonomis dan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi.

"Mungkin kalau di luar kota kan ada uang transpornya, uang harian gitu, kan jadi ada tambahan. Mungkin alasan itu lah rapat dilakukan di luar Jakarta. Tentu ini akan mendapatkan banyak respons negatif atau kritikan dari publik tapi mereka juga beralasan tidak ada aturan yang melarang itu. Itu persoalannya," ucapnya.

Meski demikian, Ujang menilai rapat yang diselenggarakan anggota legislatif di luar kota merupakan hal yang lumrah, dan juga memiliki legalitas sehingga sebenarnya tidak ada masalah.

"Ya biasanya mungkin mereka beralasan aturannya boleh, aturannya mendukung, aturannya tidak melarang begitu. Lalu saat yang sama kalau di luar kota secara pendapatan kan juga berbeda, belum lagi ada nilai refreshing-nya juga, bisa menghirup udara segar," ucap Ujang.

Diketahui, Rapat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2021 oleh DPRD DKI Jakarta dilakukan di Hotel Grand Cempaka, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membeberkan alasan legislatif Jakarta menggelar rapat anggaran di luar Jakarta, tepatnya di Hotel Grand Cempaka, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, adalah agar lebih fokus dan seksama.

"Kami sedang pembahasan anggaran (P2APBD 2021) di sana, kalau di sana kan fokus untuk menuntaskan pembahasan, mereka enggak lari ke mana-mana, kalau di sini (Jakarta) kan banyak sekali ke sana, ke sini akhirnya enggak fokus," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (29/8).

Selain untuk membahas APBD perubahan, kata dia, DPRD DKI Jakarta juga akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menyusun rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Hasil rapat paripurna tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri RI.

Baca juga: Dinas Perumahan DKI sebut pembiayaan rusunawa dari APBD dan KLB
Baca juga: Dinas LH DKI sambut baik usulan pembiayaan ITF gunakan APBD
Baca juga: DPRD DKI dorong stimulus pajak dilanjutkan untuk genjot pendapatan