Pengamat: Revisi UU Pengumpulan Uang untuk masukkan aspek transparansi

Pengamat hukum Muhamad Baihaqi dari Divisi Hukum dan Advokasi Indonesia Muslim Crisis Center (IMCC) memandang perlu merevisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 untuk memasukkan aspek transparansi.

"Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sudah tidak kompatibel karena selama ini kedua regulasi itu tidak terdapat klausul yang menyatakan harus memberikan transparansi anggaran kepada publik," kata Muhamad Baihaqi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, klausul transparansi penting agar publik bisa mengetahui bagaimana lembaga amal tersebut menjalankan audit pengelolaan dana dan pihak-pihak yang menjalin kerja sama dengan lembaga tersebut.

Pemerintah harus berupaya untuk melakukan revisi terhadap kedua regulasi tersebut karena saat ini banyak lembaga pengumpulan dana publik yang mengatasnamakan kemanusiaan.

Ditegaskan pula bahwa transparansi perlu dilakukan oleh lembaga amal terkait dengan penyaluran dana yang dikumpulkan.

Laporan audit menjadi salah satu bukti bahwa lembaga amal tersebut menjalankan transparansi, seperti tujuan penggunaan dana bagi bantuan korban bencana alam di suatu daerah.

Selain itu, lembaga amal juga harus menyertakan bukti penyerahan simbolis bantuan kepada pemerintah daerah atau perwakilan masyarakat.

"Peraturan perundang-undangan itu sudah tidak kompatibel untuk digunakan saat ini oleh lembaga-lembaga pengumpulan dana publik yang mengatasnamakan kemanusiaan," kata Muhamad Baihaqi.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah dari Universitas Trisakti mendukung revisi UU Nomor 9 Tahun 1961 dan PP Nomor 29 Tahun 1980.

"Kedua regulasi ini hanya mengedepankan aspek pengaturan, atau belum mencapai aspek-aspek, seperti sasaran penyaluran dana yang dikumpulkan," kata Trubus.

Revisi UU Nomor 9 Tahun 1961 dan PP Nomor 29 Tahun 1980 perlu diarahkan pada aspek transparansi sasaran penyaluran dari dana publik yang telah dikumpulkan lembaga amal.

Baca juga: Ahyudin mengelak ditanya soal perusahaan cangkang ACT
Baca juga: Polri mengendus penggunaan perusahaan lain sebagai cangkang oleh ACT

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel