Pengamat: Riset kelautan harus diukur dari kenaikan kinerja perikanan

·Bacaan 2 menit

Pengamat kemaritiman Abdul Halim mengingatkan bahwa riset bidang kelautan harus diukur dari kenaikan kinerja sektor perikanan serta membantu upaya kesejahteraan masyarakat pesisir.

Abdul Halim kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, sepakat bahwa hal yang terpenting dari setiap hasil riset adalah terdapat dampak nyata terhadap kinerja dan kesejahteraan masyarakat sektor kelautan dan perikanan.

"Hasil risetnya sudah numpuk dan tergolong bermanfaat untuk pengembangan atau perbaikan kinerja kementerian," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan tersebut.

Menurut dia, permasalahan yang eksis adalah hasil riset hanya selesai di pelaporan, tidak diimplementasikan sebagai rekomendasi perbaikan atau pengembangan kebijakan kelautan dan perikanan.

Ia mengemukakan, bidang riset yang harus didalami di sektor kelautan dan perikanan adalah pengembangan produktivitas tangkapan ikan tanpa merusak ekosistem laut di kawasan perairan nasional.

Selain itu, ujar dia, penting pula untuk menggalakkan cara efektif dalam rangka mengatasi fenomena penyakit ikan/udang dan komoditas lainnya sehingga siklus produksi tidak terkendala.

Abdul Halim juga menegaskan pentingnya ada prioritas isu setiap tahunnya sehingga hasil riset dapat berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja KKP, khususnya di setiap Direktorat Jenderal.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Kusdiantoro, menyatakan, pihaknya telah mencetak sejarah pada 2021 sebagai tahun terbaik dalam capaian realisasi anggaran sejak terbentuknya BRSDM, yaitu sebesar 98,61 persen. Bahkan salah satu Satuan Kerja (Satker) BRSDM, yakni Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, telah mengukir prestasi atas realisasi anggaran 2021, yaitu sebesar 99,88 persen.

Kusdiantoro memaparkan, capaian kinerja BRSDM Tahun 2021 tersebut antara lain 62,36 persen lulusan terserap di dunia usaha dan industri, terbentuknya 334 startup pendidikan dan pelatihan, 11 data/peta kebijakan, dan tiga riset dimanfaatkan industri.

Menurut Kusdiantoro, keterbatasan anggaran yang dimiliki di Tahun 2022 tidak boleh menjadi hambatan dalam berkinerja. Solusinya adalah dengan menggandeng berbagai pihak untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan bagi para pihak mengacu peraturan perundangan yang berlaku.

"Kita pastikan di tahun 2022 BRSDM menjadi suatu institusi yang bisa mengawal semua program KKP dengan baik. Kita harapkan slogan semangat akselerasi ini dapat diadaptasikan sampai ke seluruh pegawai. Seluruh pegawai harus bisa memahami apa yang kita kerjakan," kata Kusdiantoro.

Baca juga: APRI-KKP bahas program dan riset perikanan rajungan berkelanjutan
Baca juga: Badan Riset-SDM KKP ungkap kajian dukung penangkapan terukur
Baca juga: KKP: Riset-inovasi kelautan untuk dukung peningkatan PNBP perikanan

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel