Pengamat Sebut Tidak Fair Gilang Widya Mundur Disaat Arema FC Sedang Labil

Bola.com, Jakarta - Arema FC benar-benar mendapat ujian di tahun 2022. Setelah ratusan suporternya meninggal saat usai menonton laga melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, 1 Oktober lalu, kini mereka pun ditinggalkan sang presiden klub, Gilang Widya Pramana.

Beberapa hari yang lalu Arema FC dan Gilang Widya mengumumkan perpisahan. Pada saat itu, Gilang mengatakan alasan pengunduran dirinya dari jabatan presiden Arema FC karena trauma atas kejadian di Stadion Kanjuruhan.

Pengunduran diri Gilang dari Arema FC pun langsung menjadi pembicaraan hangat stakeholder sepak bola Malang dan nasional.

Founder Football institute, Budi Setiawan menilai pengunduran diri Gilang sebagai presiden Arema FC tidak tepat karena Arema FC dalam kondisi yang labil dari semua aspek.

Kata Budi, seharusnya Gilang tetap bertahan hingga semua ujian terhadap Arema FC benar-benar selesai.

 

 

Alasang Juragan 99 Mundur Tidak Tepat

<p>Manajer dan Presiden Arema FC, Ali Rifki dan Gilang Widya Pramana, dalam sesi jumpa pers di kantor manajemen Singo Edan, Rabu (27/4/2022) sore WIB.</p>

Manajer dan Presiden Arema FC, Ali Rifki dan Gilang Widya Pramana, dalam sesi jumpa pers di kantor manajemen Singo Edan, Rabu (27/4/2022) sore WIB.

Budi menduga keputusan Gilang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden klub tak terlepas dari penetapan tersangka dari panitia penyelenggara yakni ketua panpel dan security officer.

Jadi, masih kata Budi penyebab pemilik brand Juragan 99 mengundurkan diri karena alasan sedih dan pukulan berat kurang tepat.

"Masalah yang terjadi di arema baik secara langsung atau tidak sebagai imbas dari tragedi kanjuruhan. Di mana ini bukan bicara olahraga, tapi ini sudah berbicara hukum pidana," kata Budi Setiawan kepada wartawan di Bogor, Jumat (4/11/2022).

"Yang terjadi sekarang, kenapa Presiden Arema FC, Gilang mundur. Alasan yang disampaikan kepada publik karena sedih itu saya kira tidak tepat, karena semua orang malang pasti sedih," lanjutnya.

 

Membuat Arema Makin Terpuruk

Budi Setiawan. (Istimewa)
Budi Setiawan. (Istimewa)

Lebih lanjut, pria kelahiran Malang ini menyebut jika pengunduran Gilang Widya tidak akan berdampak apapun terhadap perkembangan kasus Kanjuruhan maupun yang terjadi dengan Arema FC.

Justru sebaliknya, kata Budi Setiawan dengan pengunduran Gilang dari jabatannya sebagai presiden akan membuat Arema semakin terpuruk.

Pengunduran diri Gilang pun tidak akan membuatnya lepas begitu saja dari Arema FC. Pasalnya, masih kata Budi, Gilang diketahui memiliki saham kepemilikan di Arema FC.

"Dia pemegang saham 15 persen, bersama Iwan Budianto 75 persen dan Raffi Ahmad 10 persen. Jadi, saya masih belum mengerti atau memahami jika keputusan Gilang mundur ini karena faktor sedih," kata Budi.

"Pengunduran Gilang sebagai Presiden Arema FC pelik dan bisa membuat Arema terpuruk. Meski mundur dia pemilik saham, dan sudah seharusnya ikut berpikir dan bertanggung jawab terhadap kondisi di Arema FC."

"Terus yang berkembang di masyarakat atau suporter pun, dia mengatakan tidak mempunyai wewenang. Terus pertanyaanya, kenapa dia mau menjadi presiden? Pengunduran diri Gilang Widya akan berdampak sosial dan psikologis manajemen dan pemain," lanjutnya.

 

Seharusnya Bertahan sampai Masalah Selesai

Masih menurut Budi Setiawan, ketimbang mengundurkan diri seharusnya Gilang Widya menetapkan diri untuk bertahan dan bersama stakeholder lainnya mengawal Arema hingga yang dihadapi tim tuntas dari sisi hukum.

Budi Setiawan melihat ada kekhawatiran dalam diri Gilang Widya tertarik lebih dalam ke kasus hukum tragedi Stadion Kanjuruhan.

Sepengetahuan Budi, Gilang beberapa kali dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan saksi. Tentunya ia ditanya soal kewenangan, tanggung jawab, kewajiban seperti kebijakan menaikan kuota tiket lawan Persebaya.

"Nah ada keterkaitan itu. Sehingga apakah dengan dia mundur akan menyelesaikan masalah? Tidak, proses hukum saya kira akan terus berjalan," kata Budi.

"Yang harus diingat Gilang adalah azas hukum pidana kita itu adalah asas hukum personalitas. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri."

"Jadi, ketika ketua panpel menaikan kapasitas (kuota tiket) itu adalah tanggung jawab ketua panpel," lanjutnya.