Pengamat Soal Ramai Anggaran Alutsista TNI Rp 1.750 Triliun: Memang Tidak Murah

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Belum lama ini, beredar dokumen berisi rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang nilainya mencapai Rp 1.750 triliun.

Dokumen yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) ini menuai polemik. Kendati, Kemenhan membantah jumlah anggaran tersebut.

"Untuk jumlahnya yang Rp 1.750 triliun itu jumlah ngaco (tidak benar)," tutur Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason beberapa waktu lalu.

Isu belanja alutsista TNI memang selalu menarik perhatian karena nilainya fantastis. Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, alutsista memang mahal harganya.

"Alpalhankam mana ada yang murah. Kita ini memang sering tidak konsisten, ingin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian alpalhankam, kita protes," ujar Piter saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (1/6/2021).

Lanjutnya, pertahanan dan keamanan negara adalah kewajiban pemerintah. Pembelian alpalhankam juga menjadi kewajiban pemerintah.

"Jadi sudah seharusnya pemerintah merencanakan pembelian alpalhankam untuk memperkuat pertahanan dan keamanan," ujarnya.

Alih-alih berfokus pada nilai anggaran, yang harus diperhatikan ialah proses pembeliannya, transparan atau tidak, sesuai dengan prosedur atau tidak.

"Selama ini pembelian alpalhankam menurut saya relatif tertutup. Bahkan, KPK pun tidak bisa masuk ke sini. Mungkin, ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian," tandasnya.

Kata Kemenhan Soal Dana Pembelian Alutsista Rp 1.750 Triliun

Miniatur alutista dari perusahaan BUMN ditampilkan dalam KAA ke-60.
Miniatur alutista dari perusahaan BUMN ditampilkan dalam KAA ke-60.

Pemerintah berencana untuk meremajakan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Langkah tersebut tertuang dalam Perpres Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dalam rancangan perpres tersebut dijelaskan pada pasal 7, dana yang dibutuhkan untuk membeli alutsista mencapai USD 124.995.000.000. Jika dirupiahkan, maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp 1.788 triliun dengan kurs 14.300 per dolar AS.

Rincian penggunaan dana tersebut adalah akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314. Pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000. Untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri.

Namun, jumlah anggaran tersebut tersebut dibantah. "Untuk jumlahnya yang Rp 1.750 triliun itu jumlah ngaco (tidak benar)," tutur Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason saat dikonfirmasi, Minggu (30/5/2021).

Menurut Rodon, pinjaman uang ke luar negeri alias utang untuk pengadaan Alutsista tidak akan membebani keuangan negara. Sebab, rencananya akan menggunakan sistem angsuran dengan tenor sampai dengan 28 tahun dan bunga kurang dari 1 persen.

"Akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," jelas Rodon.

Saksikan Video Ini

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel