Pengelola wisata Cirebon berharap kompensasi selama PPKM darurat

·Bacaan 1 menit

Pengelola tempat wisata di Kota Cirebon, Jawa Barat, mengharapkan kompensasi dari pemerintah selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, karena selama itu mereka tidak mendapat pemasukan apa pun.

"Harapan kami, kami (pelaku wisata) mendapatkan kompensasi, karena PPKM darurat sangat panjang waktunya," kata Direktur Badan Pengelola Keraton Kasepuhan (BPKK) Cirebon Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat di Cirebon, Senin.

Ia mengatakan Keraton Kasepuhan Cirebon menutup sementara kunjungan wisata selama PPKM darurat, dan akan mematuhi kebijakan pemerintah terkait diperpanjang atau tidak.

Baca juga: Promosi wisata religi bisa dikemas dengan pendekatan "storytelling"

Selama PPKM Darurat ini kata Alexandra banyak kehilangan pemasukan, bahkan sampai tidak bisa membayar honor para pemandu wisata.

"Kami liburkan dahulu pemandu wisata, karena mereka bayarannya bergantung pada kunjungan wisatawan," tuturnya.

Ia memastikan akan tetap mematuhi kebijakan pemerintah, akan tetapi ia berharap adanya kompensasi, karena perawatan dan pemeliharaan keraton membutuhkan anggaran yang cukup besar.

"Sekarang yang aktif hanya petugas kebersihan dan kantin, perawatan saat ini hanya bersih-bersih," katanya.

Baca juga: Kawasan wisata Legian disemprot eco-enzyme saat PPKM darurat

Sementara itu Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Kota Cirebon Wandi Sofyan mengatakan saat ini Pemkot Cirebon tidak memiliki anggaran untuk kompensasi bagi pelaku pariwisata, karena semua masih untuk menangani COVID-19.

"Pemkot Cirebon tidak ada anggaran untuk kompensasi, karena semua masih difokuskan bagi penanganan COVID-19. Dan kalau ada pasti kami sampaikan," katanya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel