Pengelolaan Data Kunci Penguatan Perikanan Berkelanjutan

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kunci utama kesuksesan pengelolaan perikanan berkelanjutan tergantung sejauh mana perikanan dikelola berdasarkan data. Hal ini agar dapat mewujudkan tata kelola perikanan berkelanjutan di Indonesia.

"Kunci utama kesuksesan pengelolaan perikanan berkelanjutan tergantung pada sejauh mana perikanan dikelola berdasarkan data, sehingga dapat menghasilkan estimasi yang akurat atau dengan kata lain perlu penguatan pendataan. Datanya harus sesuatu yang terukur seperti jumlah ikan yang ditangkap dan kelimpahan spesies ikan atau kondisi stok," jelas Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan), Indrajaya, dalam Webinar: "Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Terukur & Kolaboratif" pada Senin (23/8/2021).

Data utama lain yang diperlukan adalah upaya atau kapasitas penangkapan, biota lain yang tertangkap bersama ikan, serta kecenderungan atau tren terkait berbagai hal tersebut. Jika semua data ini diperkuat, kata Indrajaya, maka Indonesia akan mampu menghasilkan perikanan yang terukur dan berkelanjutan.

Ia juga menyarankan penguatan pendataan untuk memaksimalkan kemajuan teknologi yang ada mulai dari proses pengumpulan data, pemrosesan hingga hasilnya. Dalam hal ini termasuk untuk pengumpulan data, quality control atas data hingga penggunaan atau pemanfaatan kecerdasan buatan.

"Model secanggih apapun kalau kualitas datanya kurang bagus dan tidak terselusuri dengan baik, maka tingkat ketidakpastian estimasinya bisa meleset atau terlalu besar. Mudah-mudahan dengan kerja sama semua pihak untuk memperkuat pendataan, saya yakin komitmen pemerintah untuk melakukan pengelolaan perikanan yang terukur dan berkelanjutan bisa tercapai," ungkapnya.

Ditambahkan Senior Advisor for the TLFF Sustainable Fishery Programme, Zulficar Mochtar, upaya mengelola perikanan tidak mudah karena kompleksitas data yang ada. Oleh sebab itu, ia merekomendasikan agar dilakukan optimasi kajian stok sumber daya ikan dan pendataan.

Kajian stok ini idealnya diperbarui secara reguler setiap satu atau dua tahun. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan.

"Kenapa penting satu atau dua tahun, ini supaya kita bisa melakukan responsif manajemen dalam tata kelolanya. Karena kalau misalnya datanya 5 sampai 6 tahun lalu, jangan-jangan potret stok yang ada di situ sudah berubah, atau bisa-bisa kita juga salah atau bias dalam mengambil kebijakan atau keputusan manajemen," tutur Zulficar.

Hasil penguatan data dalam kajian stok ini juga akan memperkuat strategi penangkapan, termasuk pemantauan kapal, dan laporan indikator kesehatan stok secara real time.

Ia juga merekomendasikan agar pemerintah mengoptimalkan sistem perizinan yang sudah ada saat ini. Menurutnya, akan jauh lebih baik jika sistem perizinan terhubung secara langsung dengan sistem manajemen perikanan tersebut misalnya secara spesifik mengenai komoditas kakap dan kerapu.

"Jadi kita mendorong ke depan agar sistem perizinan sudah mulai bisa merekomendasikan, misalnya waktu penangkapan ikan, panjang musim, atau fishing days, sesuai dengan berbagai kondisi di lapangan, ketersediaan sumber daya, atau kemampuan kapal," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Peran Kerja Sama

Nelayan menurunkan ikan hasil tangkapan laut di Muara Baru, Jakarta, Kamis (29/3). Untuk mendorong ekspor komoditas perikanan KKP akan memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Nelayan menurunkan ikan hasil tangkapan laut di Muara Baru, Jakarta, Kamis (29/3). Untuk mendorong ekspor komoditas perikanan KKP akan memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Hal serupa disampaikan oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti. Menurutnya, salah satu tantangan dalam pengelolaan perikanan karena masih kurangnya data terkait Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk menentukan arah kebijakan.

Ia mengatakan bahwa pengelolaan perikanan tidak bisa dilakukan secara one fit for all. Sehingga kebijakan pengelolaan WPP, serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya.

"Ketersediaan data ini harus betul-betul kita manfaatkan sumber daya yang ada, untuk memperbaiki data yang kita punya dalam menentukan upaya sesuai prinsip berkelanjutan," jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengoptimalan tata kelola perikanan berkelanjutan.

"Data ada dimana-mana dan itu mungkin bisa kita konsolidasikan untuk kita peroleh data yang akurat, kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel