Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia Butuh Banyak Persiapan

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah terus menggencarkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, sebagai upaya memitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon (dekarbonisasi). Meski demikian, pengembangan ini harus dilakukan dengan persiapan yang matang.

Pengamat Energi dari Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, hal ini harus didukung dengan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, kemudian harga yang terjangkau dan desain yang menarik bagi masyarakat.

"Untuk menjadikan kendaraan listrik menggantikan kendaraan BBM saya kira masih lama ya, karena butuh sosialisasi, kesiapan infrastruktur dan pastinya pendanaan serta dukungan agar harga menjadi lebih terjangkau. Jadi ini merupakan langkah awal yang dilakukan secara bertahap dengan tetap tidak membebani anggaran dari masing-masing pihak terkait dengan pengadaan mobil listrik ini," kata Mamit kepada Merdeka.com, Selasa (20/9).

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radh mengatakan, penggunaan mobil listrik tentu membutuhkan waktu, karena Indonesia tentu harus mampu menciptakan ekosistem industri terlebih dahulu. Jika Indonesia sudah memiliki teknologi dan ekosistem sendir sudah dipastikan harga mobil listrik nantinya akan jauh lebih murah dibandingkan dengan mobil yang berbahan bakar minyak (BBM).

"Nah konsumen itukan rasional kalau mobil listrik atau lebih murah dan minimal sama lah dengan mobil konvensional maka mereka akan beralih," kata Fahmy.

Dia menjelaskan, saat ini mobil listrik di Indonesia masih impor dari berbagai negara, untuk permulaan hal ini masih dirasa wajar. Namun jika ingin pengembangan lebih lanjut, maka Indonesia harus punya industri mobil listrik sendiri.

Dengan membangun ekosistem industri tersebut ini sebagai awal untuk mengawali penggunaan mobil listrik dan sekaligus membuktikan pada masyarakat bahwa mobil listrik memang lebih irit dan aman, sehingga nanti akan ada perubahan perilaku masyarakat untuk beralih kepada penggunaan mobil listrik.

"Nah kita punya resources yang cukup besar tadi hanya kita memang tidak punya tekno daripada industri battery maupun dalam mobil listrik. nah oleh karena itu anda harus mengundang investor dan itu sudah dilakukan misalnya dengan kerjasama dengan perusahaan korsel untuk membangun pabrik battery," jelas Fahmy.

Mobil Dinas Diganti Kendaraan Listrik

Fahmy juga menyoroti keinginan pemerintah untuk mengganti kendaraan dinas dengan kendaraan listrik. Menurutnya dengan adanya revitalisasi mobil listrik, keuntungan selain dengan biaya operasional yang lebih murah, bisa mengatasi masalah pembengkakan subsidi BBM, dan yang paling penting adalah mobil listrik menggunakan energi bersih sehingga mampu mengurangi emisi karbon.

Kendati demikian, dengan revitalisasi mobil dinas pemerintah pusat dan daerah jangan terlalu dipaksakan revitalisasi tersebut. Sebab, melihat anggaran yang cukup besar dan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Oleh karena itu sebaiknya jangan dipaksakan jangan diwajibkan tetapi sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing untuk melakukan tadi revitalisasi dalam penggunaan mobil listrik tadi, kalo itu dipasarkan ada beberapa daera yang barangkali yang tidak mampu untuk menggunakan mobil listrik tadi.

Sementara Mamit menyebut apabila program revitalisasi mobil dinas pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik dan berhasil makan bukan hal yang mustahil jika nanti populasi kendaraan listrik akan menguasai jalan raya.

Dia menjelaskan, dengan terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2022 yang mendorong kepada Kementerian Lembaga, pemerintah daerah dan BUMN untuk menggunakan kendaraan listrik yang benar-benar akan dijalankan maka ini kan menjadi etalase bagi kendaraan listrik untuk masyarakat umum.

"Ini akan menjadi daya pikat bagi mereka (masyarakat). Hal ini akan mendorong masyarakat umum untuk menggunakan kendaraan listrik karena merasa sudah aman dan banyak pemakaiannya," jelas Mamit.

Kendati demikian yang menjadi catatan baginya adalah terkait dengan baterai yang tidak terpakai nantinya. Menurut Mamahit ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Sejauh mana pengelolaan limbah battery tersebut, jangan malah menjadi tambahan bagi pencemaran lingkungan. [azz]