Pengembangan literasi jadi upaya capai transformasi ekonomi digital

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pengembangan literasi dan keterampilan yang lebih inklusif dan produktif menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi berbasis digital.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan Welcoming Remarks kegiatan Paralel Session of Side Event G20 Global Partnership for Financial Inclusion: Workshop on Digital Financial Inclusion for Unlocking Post-Pandemic Regional Growth secara virtual, Kamis.

“G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Indonesia melalui kepemimpinan dalam Presidensi G20 berkomitmen agar bisa menghasilkan aksi konkret yang dapat dicontoh di berbagai tempat dan bermanfaat bagi dunia,” ujarnya.

Baca juga: Negara G20 dukung Bali Guidelines untuk kesejahteraan masyarakat lokal

Dengan adanya momentum Presidensi G20 di Indonesia, lanjutnya, akan mendorong upaya bersama pemulihan ekonomi dunia dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”. Dengan semangat untuk “Pulih Bersama”, Presidensi G20 Indonesia berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lebih kuat, tangguh, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir selaku Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang hadir secara virtual mengatakan transformasi digital diperlukan untuk mempercepat perluasan akses keuangan formal untuk memberikan kesempatan berusaha yang lebih adil, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi.

“Momentum pemulihan ekonomi dalam Presidensi G20 harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan nasional, utamanya prioritas kita dalam transformasi ekonomi berbasis digital menuju Indonesia Maju,” ungkap Deputi Iskandar.

Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) yang telah mengkoordinasikan Rencana Aksi Inklusi Keuangan sebagai pilar utama dari agenda pembangunan global yang menjadi kesepakatan seluruh negara anggota G20.

Baca juga: Menteri PPPA ajak dukung UMKM perempuan pulihkan ekonomi nasional

Presidensi G20 Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerja sama dengan berbagai pihak, baik antar pemangku kepentingan dalam negeri, maupun kerja sama dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional untuk mengimplementasikan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif.

Pemerintah juga kian gencar melakukan berbagai inisiatif dalam rangka mempercepat program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Adapun inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan dari 81,4 persen pada tahun 2020 menjadi 83,6 persen pada tahun 2021. Beberapa indikator utama yang mendukung kinerja inklusi keuangan nasional meliputi akses keuangan, penggunaan jasa keuangan formal, dan kualitas layanan jasa keuangan. Peningkatan keuangan inklusif ini juga didorong dari peran keuangan digital yang tumbuh signifikan.

Baca juga: Menko Airlangga: G20 jadi motor pengembangan ekosistem penuh inovasi
Baca juga: Presidensi G20 Indonesia diharapkan percepat transisi energi global

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel