Pengetahuan dan kearifan lokal dukung pengelolaan wilayah pesisir

Faisal Yunianto

Pemberdayaan pengetahuan dan kearifan lokal dinilai penting untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang juga tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19.

Staf Ahli Menko Bidang Sosio-Antropologi Kemenko Maritim dan Investasi Tukul Rameyo Adi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan pengetahuan dan kearifan lokal harus menjadi titik awal pembangunan berkelanjutan.

"Jika tanpa memahami nilai-nilai pengetahuan/kearifan lokal serta persepsi dan perspektif yang dimiliki masyarakat, maka akan sulit untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan development for people, and no one left behind," katanya.

Di tengah situasi global dan nasional karena pandemi virus corona, pemberdayaan pengetahuan dan kearifan lokal untuk pengelolaan pesisir berkelanjutan juga dipandang memiliki nilai strategis dalam mendukung prioritas nasional pengembangan wilayah, terutama untuk mengurangi kesenjangan dan pembangunan lingkungan hidup, perubahan iklim dan ketahanan bencana, termasuk pemulihan pasca bencana wabah corona.

Rameyo mencontohkan Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM) adalah model pendekatan pengelolaan perikanan, khususnya perikanan skala kecil yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan dan mata pencaharian masyarakat nelayan.

"Pendekatan ini sejatinya sudah sejak lama diterapkan oleh masyarakat nelayan lokal sebagai bagian dari pengetahuan dan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian sumberdaya dan lingkungan pesisir. Model pendekatan ini dapat dijumpai pada pola kearifan lokal Panglima Laot di Aceh, Sasi di Maluku dan Awig-Awig di Bali dan Lombok," jelasnya.

Indonesia sendiri telah merilis Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia mencakup 60 indikator terpilih dan telah memasukkan target-target pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMN 2020-2024.

Namun, dengan kekayaan 1.340 suku yang memiliki keragaman budaya, bahasa dan agama, hal itu menjadi tantangan yang membutuhkan pendekatan multidisiplin dan dukungan kemitraan multipihak.

"Sebagai aksi jangka pendek (tahun 2020), perlu adanya inisiatif kolaborasi dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri) untuk pengembangan lokasi percontohan sebagai showcase model pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Pengembangan showcase diutamakan di wilayah Indonesia Timur sebagai implementasi dari kebijakan look east policy dan sejalan dengan agenda nasional pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan," pungkas Rameyo.

Baca juga: KKP optimistis perda zonasi wilayah pesisir segera terbit
Baca juga: Pakar: Wilayah pesisir nusantara sangat berpotensi tenggelam
Baca juga: Kenaikan muka air laut ancam pesisir Jakarta, Semarang, dan Demak