Penghuni Lapas Over Kapasitas, Kemenkum HAM Sumsel Tawarkan Restorative Justice

Merdeka.com - Merdeka.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Sumsel) menawarkan restorative justice bagi pelaku tindak pidana berusia dewasa. Hal ini bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan di provinsi itu.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto menjelaskan, kondisi lapas dan rutan tiga kali lipat dari kapasitas. Dari kapasitas hunian hanya 6.605 orang, namun tingkat keterisian mencapai 16.198 orang.

"Penjara sudah penuh, bahkan melebihi kapasitas," ungkap Harun, Senin (6/6).

Menurut dia, jika kelebihan daya tampung tidak dikendalikan, maka akan menambah anggaran operasional lapas dan rutan. Biaya makan napi akan membengkak sehingga akan mempengaruhi pembangunan lapas dan rutan yang baru.

Oleh karena itu, restorative justice bagi pelaku tindak pidana dewasa perlu dibahas bersama. Terlebih paradigma pemidanaan di berbagai negara telah bergeser dari pendekatan retributive (pembalasan) yang berfokus pada penghukuman menjadi pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antar pihak terkait dalam tindak pidana yang melibatian pelaku, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan masyarakat.

"Sekarang pidana penjara masih jadi pilihan utama, tidak heran jika penghuni lapas dan rutan melebihi daya tampung," ujarnya.

Dikatakan, restorative justice sudah memiliki payung hukum. Beberapa peraturan menjadi dasar putusan, seperti Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SJ/PS 00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

"Tapi penerapan keadilan restoratif belum optimal, sangat rendah," kata dia.

Oleh karena itu, dia menawarkan sinergisitas, sinkronisasi dan koordinasi antarinstansi penegak hukum untuk mempertimbangkan penerapan restorative justice. Kesepahaman bersama perlu dilakukan untuk menekan semakin bertambahnya penghuni penjara.

"Maka diperlukan kesepakatan bersama tingkat pusat terkait definisi, ruang lingkup keadilan restoratif, tugas dan kewajiban masing-masing pihak, serta alur terpadu keadilan restorative, agar bisa direalisasikan," pungkasnya. [cob]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel