Pengolahan Mineral Tambang Harus di Dalam Negeri

  • Tolak akuisisi Mandiri, pekerja BTN sebut Dahlan bermain

    Tolak akuisisi Mandiri, pekerja BTN sebut Dahlan bermain

    Merdeka.com
    Tolak akuisisi Mandiri, pekerja BTN sebut Dahlan bermain

    MERDEKA.COM. 1.200 karyawan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mendatangi kantor pusat BBTN di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan guna menentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berencana memuluskan akuisi BBTN oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). …

  • Ribuan Karyawan BTN Unjuk Rasa Tolak Akuisisi

    Antara

    Jakarta (Antara) - Sekitar 1.000 orang karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tergabung dalam Serikat Pekerja BTN melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana Pemerintah yang akan mengalihkan saham perusahaan itu kepada PT Bank Mandiri Tbk. Aksi yang dinamakan "Apel Kesetiaan Pekerja Bank BTN" tersebut digelar di Gedung Pusat Bank BTN, Harmoni, Jakarta, Minggu. Pengunjuk rasa mengenakan seragam berwarna hitam dan mengenakan ikat kepala bertuliskan "Tolak Akuisisi BTN". Panggung orasi …

  • Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Tempo
    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2014 mencapai US$ 272,1 miliar atau sekitar Rp 3.106,9 triliun. Nilai utang luar negeri Indonesia membengkak 7,4 persen dibanding Februari 2013 dan lebih besar ketimbang pertumbuhan pada Januari 2014 yang mencapai 7,2 persen. (Baca: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 3.106,9 Triliun). …

Jakarta (ANTARA) - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan nilai tambah hasil-hasil mineral pertambangan harus melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri meskipun tidak mewajibkan pengusaha mengolahnya menjadi logam.

Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian mineral tambang di dalam negeri, diatur dalam pasal 102 dan 103 UU Minerba, kata mantan anggota komisi pertambangan DPR, Sonny Keraf dalam seminar Hilirisasi Industri Pertambangan di Jakarta, Selasa.

Sonny yang turut membidani lahirnya UU Minerba menjelaskan tujuan diwajibkannya pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri adalah untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan serta menimbulkan efek beruntun yang lebih besar dari kegiatan pertambangan di Indonesia.

"Tujuan pembuat UU adalah untuk menahan agar uang (investasi) itu tidak ke luar (negeri). Kita ingin proses (pengolahan) itu berlangsung di dalam negeri, sehingga bisa menyerap tenaga kerja, pajak, dan sebagainya di dalam negeri. Itulah mimpi kita," jelasnya.

Sonny mencontohkan penambangan mangan di kampung halamannya, Nusa Tenggara Timur yang begitu mudah. Sayangnya mangan hasil penambangan itu dijual begitu saja ke China dan negara lain dalam bentuk mentah tanpa pengolahan sama sekali.

"Jadi kami ingin yang seperti ini (ekspor bahan mentah hasil penambangan mineral) dihentikan. Apakah tahapannya sampai menjadi logam atau tidak, itu urusan industri yang melaksanakan kewajiban undang-undang," jelasnya. Ia menegaskan UU Minerba hanya mengatur kategorisasi mineral, yaitu mineral logam dan bukan logam.

Sonny juga menilai ada yang keliru dalam penerapan UU Minerba sehingga menimbulkan persoalan sampai sekarang. Dalam pasal 102 dan 103 UU Minerba yang diatur kewajiban bagi setiap Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri. Selanjutnya UU Minerba menyebutkan pula bahwa bagi operasi pertambangan yang sudah eksis dalam hal ini Kontrak Karya, diberi waktu lima tahun untuk menyiapkan rencana pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri, yakni hingga 2014.

"Jadi bagi IUP yang diterbitkan setelah UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 lahir, harus langsung melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, tidak harus menunggu 2014. Jadi sebelum IUP diterbitkan, harus ditanya dulu, di mana mereka akan mengolah dan/atau memurnikan hasil tambangnya. Kalau tidak bisa memberikan jawaban, jangan diterbitkan IUP-nya," tegas Sonny.

Namun yang terjadi sekarang setiap pemohon IUP diloloskan permintaannya. Saat ekspor mineral mentah meningkat ratusan persen belakangan ini, baru dibuat Peraturan Menteri yang di dalamnya mengatur kewajiban mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri, sekaligus melarang ekspor bahan mentah.

Akibatnya IUP-IUP yang memang hanya ingin mengekspor bahan mentah menghentikan operasinya dan memecat karyawannya. Kemudian karyawannya demonstrasi ke DPR menyalahkan kewajiban dalam UU Minerba.

"Jangan salahkan DPR. Harusnya pemerintah berani mengatakan IUP yang terbit setelah UU 4/2009 lahir tanpa rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri batal demi hukum," tandasnya.

Perbedaan penafsiran


Sementara itu Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA), Martiono Hadianto mengatakan memang hingga saat ini masih ada persoalan perbedaaan penafsiran tentang pelaksanaan amanat UU Minerba untuk mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri.

Persoalan yang paling utama, ialah perbedaan interpretasi antar instansi pemerintah yang masih berbeda satu sama lain. Interpretasi yang belum sama di tataran pemerintah ini sangat merisaukan dunia usaha, katanya.

"Jadi dalam hal ini ada masalah dan kita (pengusaha tambang yang tergabung dalam IMA) butuh kepastian, agar kita bisa menghitung investasi kita ke depan dengan benar," jelas Presdir PT Newmont Nusa Tenggara ini.

Martiono mengaku, IMA yang anggotanya terdiri dari para pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta pemegang IUP, mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan nilai tambah pada hasil-hasil pertambangan mineral, lewat pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Namun ia meminta agar kebijakan pemerintah juga harus konsisten. "Jangan setiap lima tahun berubah, atau kebijakan berubah setiap berganti pemerintahan," katanya.

Ia pun mengingatkan, kebijakan meningkatkan nilai tambah mineral pernah diterapkan pada 1983 dengan kewajiban mengutamakan kebutuhan domestik. Namun kebijakan itu hanya bertahan lima tahun, karena pada 1988 terjadi liberalisasi pertambangan.

"Memang terkait pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri ini, kita harus kembali duduk bersama. Karena ada perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan, dengan kebutuhan industri hilir di dalam negeri," tambah Martiono.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...