Pengusaha Minta Pemerintah Beri Insentif Saat Naikkan Harga BBM Subsidi

Merdeka.com - Merdeka.com - Pelaku usaha menunggu jenis insentif yang akan diberikan pemerintah menyoal rencana kenaikan harga BBM subsidi. Sebab, kenaikan ini tak ayal akan ikut mempengaruhi dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaya Kamdani mengatakan, pihak pengusaha sebetulnya tak ingin ada kenaikan harga BBM subsidi. Namun, poin intinya adalah perlu adanya solusi yang dihadirkan.

Salah satunya bisa dalam bentuk insentif yang diberikan. Baik itu insentif fiskal maupun non fiskal utnuk mengantisipasi dampak lanjutan saat dunia usaha mulai bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

"Pasti kalau semua orang tanya, pelaku itu semua pasti tidak mau, siapa yang mau? Tapi kita tidak bisa cuma bilang tidak mau, solusinya apa?," kata dia saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (30/8).

"Makanya saat ini pemerintah mengatakan 'kelihatannya tak ada pilihan lain, tapi kita coba untuk mempersiapkan insentif-insentif apa gitu' ini untuk bisa membantu pelaku usaha," tambah dia.

Dalam hal ini, Shinta meminta pelaku usaha dan pemerintah membangun diskusi untuk merumuskan jalan keluarnya. Intinya, dia menunggu insentif yang akan diberikan oleh pemerintah.

"Karena (salah satu dampaknya) kenaikan suku bunga ini juga jadi permasalahan buat kami, karena memang kenaikannya tak terlalu besar, BI sudah mencoba bertahan sekian lama, tapi kita mesti lihat juga ini konversi ke suku bunga pinjaman akan ada dan itu akan mempengaruhi riil sector, pasti," terangnya.

Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan akan berpengaruh pada kenaikan suku bunga pinjaman. Artinya, pelaku usaha dan pemerintah perlu lebih hati-hati mencermatinya, salah satunya soal pengawalan imbas kebijakan kedepannya.

"Karena beban biaya untuk pelaku usaha itu sudah cukup besar bagi pelaku usaha dengan kenaikan-kenaikan (harga) yang terjadi," tegasnya.

Bansos Jaga Daya Beli

daya beli rev1
daya beli rev1.jpg

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang langkah pemerintah menambah bantuan sosial Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini berkaitan dengan rencana kenaikan BBM Subsidi jenis Solar dan Pertalite.

Sebelumnya, pemerintah menjadikan tambahan subsidi ini sebagai bantalan di sisi masyarakat. Khususnya mengantisipasi dampak turunan dari kebijakan mengenai BBM subsidi yang akan diambil pemerintah.

"Ya, ini snagat dibutuhkan, terutama kita lihat kalau pemerintah sekarang sedang evaluasi penarikan subsidi dan lain-lain. Jadi mereka juga mempersiapkan, karena bansos ini sangat dibutuhkan untuk dengan kondisi saat ini, kita harus tingkatkan daya beli, karena kuncinya itu," kata Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaya Kamdani saat ditemui di Rakerkonas Apindo, di Jakarta, Selasa (30/8).

Dia menerangkan, saat ini kondisi daya beli masyarakat cukup menarik. Sebab, pada kuartal II 2022, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi.

"Karena post covid sudah mulai tuh kencang tapi kita gak bisa, kita harus hati-hati (menjaga daya beli)," ujar dia.

Di sisi yang sama, kebijakan mengenai subsidi BBM yang akan diambil pemerintah perlu juga jadi perhatian. Khususnya dampak turunan seperti inflasi kedepannya.

"Kenaikan bahan pangan yang tinggi ini akan turun kan (consumer spending/daya beli), makanya harus di boost dengan insentif tadi, kalau adanya dengan bansos saya sepakat bahwa itu sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6 [bim]