Pengusaha Muda Ungkap Bantuan Pemerintah untuk UMKM Belum Tersalurkan Maksimal

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Masalah utama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk kembali berproduksi di tengah pandemi Covid-19 ini adalah tak adanya modal. Oleh karena itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ajib Hamdani mendorong percepatan realisasi penyaluran bantuan presiden untuk pelaku UMKM.

"Yang kita temui di lapangan bahwa rekan UMKM kesulitan ketika mereka memutar kembali bisnis mereka yaitu di permodalan sehingga ini harus dicarikan jalan tengah," ujar Ajib dalam diskusi virtual, Selasa (10/11/2020).

Ajib mengatakan, sejatinya pemerintah sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk percepatan pemulihan ekonomi. Hanya saja, Ajib mempertanyakan efektivitas realisasi bantuan.

Ia menyebut, pemerintah telah menaruh uang sekitar Rp 30 triliun di bank BUMN seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN. Dari uang yang telah dititpkan, Ajib mempertanyakan apakah obyek penerima bantuan tersebut sudah tepat ke pelaku UMKM.

"Ketika pemerintah menyalurkan regulasi sebagai turunan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), apakah sudah sampai di lapangan dengan baik atau belum? HIPMI melihat dalam konteks lapangan memang belum optimal dan itu yang diharapkan agar pemulihan ekonomi nasional berjalan dengan baik," jelasnya.

Ajib menyebutkan bahwa penyaluran bantuan presiden kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) berada di sebesar 70 persen.

Secara persentase, menurutnya nilai ini cukup lambat untuk mengejar target pemulihan ekonomi di 2021.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Kiat-Kiat UMKM Punya Masa Depan Cerah di Tengah Pandemi

Pekerja membuat mebel di kawasan Tangerang, Selasa (3/11/2020). Kementerian Koperasi dan UKM mengajak para pelaku UMKM yang telah siap mengekspor untuk memanfaatkan Generalized System of Preference (GSP). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pekerja membuat mebel di kawasan Tangerang, Selasa (3/11/2020). Kementerian Koperasi dan UKM mengajak para pelaku UMKM yang telah siap mengekspor untuk memanfaatkan Generalized System of Preference (GSP). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, pemerintah terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar menjadi kekuatan utama ekonomi Indonesia di masa depan.

Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti, turut menyumbangkan beberapa saran kepada UMKM agar semakin berkembang. Dalam hal ini, ia mengutip tagline yang kerap dibawakan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), the future is small.

"Artinya peran penting dari UKM walaupun kecil, tetapi kecil ini akan jadi cantik dan indah jika kita bisa mengoptimalkan apa yang bisa bapak/ibu kontribusikan pada perekonomian," imbuh Amalia dalam sesi teleconference, Sabtu (7/11/2020).

"Jadi the future is small, but the future is beautiful," ujar dia.

Amalia menggarisbawahi, UMKM saat ini telah sangat memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian di Tanah Air.

"Terutama dalam rangka untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian untuk menghasilkan atau menciptakan pertumbuhan ekonomi kita yang lebih inklusif," papar dia.

Dia juga berpesan agar UMKM di Indonesia dapat mengambil peran sebagai produsen, bukan hanya sekadar pedagang. Sebab dengan menjadi produsen, pelaku UMKM bisa masuk rantai suplai dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah perekonomian.

"Tentunya untuk bisa sukses menjadi pebisnis UMKM yang berhasil di masa depan, salah satu caranya adalah integrasikan bisnis Anda ke dalam rantai suplai. Masuk ke dalam value chain, tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan berbagai actors dalam perekonomian," tuturnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: