Pengusaha Sebut Tambahan Bansos untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

Merdeka.com - Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang langkah pemerintah menambah bantuan sosial Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat. Tambahan bantalan ini khususnya mengantisipasi dampak turunan dari kebijakan mengenai BBM Subsidi yang akan diambil pemerintah.

"Ya, ini sangat dibutuhkan, terutama kita lihat kalau pemerintah sekarang sedang evaluasi penarikan subsidi dan lain-lain. Jadi mereka juga mempersiapkan, karena bansos ini sangat dibutuhkan untuk dengan kondisi saat ini, kita harus tingkatkan daya beli, karena kuncinya itu," kata Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaya Kamdani saat ditemui di Rakerkonas Apindo, di Jakarta, Selasa (30/8).

Menurutnya, saat ini kondisi daya beli masyarakat cukup menarik. Sebab, pada kuartal II 2022, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi pasca Covid-19. "Karena post covid sudah mulai tuh kencang tapi kita gak bisa, kita harus hati-hati (menjaga daya beli)," ujar dia.

Di sisi yang sama, kebijakan mengenai subsidi BBM yang akan diambil pemerintah perlu juga jadi perhatian, khususnya dampak turunan seperti inflasi kedepannya. "Kenaikan bahan pangan yang tinggi ini akan turun kan (consumer spending/daya beli), makanya harus di boost dengan insentif tadi, kalau adanya dengan bansos saya sepakat bahwa itu sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Sementara itu, Apindo masih ikut mengkaji waktu yang tepat untuk dilakukannya penyesuaian harga BBM Subsidi. Ini kembali perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi dunia usaha.

"Nah makanya kami kemarin juga ngomong untuk timing, memang untuk subsidi itu kami mengerti ya, mengapa subsidi itu harus diangkat tapi waktunya ini, apakah ini waktu yang tepat? Saya rasa ini yang selalu jadi pertanyaan," terangnya.

Apindo juga turut andil dalam diskusi mengenai dampak dari kenaikan BBM Subsidi. Ada masukan-masukan yang terus diberikan dari pengusaha terhadap pemerintah dalam antisipasi ini.

"Jadi semua kami jelas berikan masukan kontinyu ya ke pemerintah ke kementerian terkait, pada akhirnya ini sangat berpengaruh ke pelaku (usaha), kami akan jalankan, kami akan terus berikan masukan-masukan dan itu yang berhubungan dengan indonesia sendiri, dengan pengupahan dan lain-lain," tuturnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com [azz]