Pengusaha Tak Setuju Tarif Penyeberangan Hanya Naik 11 Persen, Ini Alasannya

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi penyesuaian tarif angkutan penyeberangan.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyebut bahwa keputusan pemerintah menaikkan tarif penyeberangan sebesar 11 persen realistis, di mana penyesuaian yang dilakukan telah mempertimbangkan biaya logistik dan transportasi.

Khoiri menilai, keputusan pemerintah tersebut tidak berdasar pada perhitungan yang benar, sebagaimana yang diajukan operator angkutan penyeberangan dan telah disetujui atas dasar perhitungan dan analisa yang dilakukan Kemenhub beserta Gapasdap dengan melibatkan stakeholder.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 66 tahun 2019, formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan terdiri dari kepelabuhanan PT ASDP, perwakilan konsumen YLKI, asuransi Jasa Raharja dan bahkan juga melibatkan Kemenko Marves.

Menurut dia, saat itu perhitungan tarif masih kurang 35,4 persen dari HPP operasional kapal penyeberangan, kekurangan tarif tersebut jauh sebelum adanya kenaikan BBM subsidi dari pemerintah sebesar 32 persen.

Dikatakan Khoiri, Bila Menhub hanya menaikkan 11 persen di KM 184/2022, maka kenaikan tersebut tidak berdasarkan pada PM 66/2019, karena perhitungannya tidak melibatkan stakeholder tarif sesuai dengan peraturan menteri tersebut, sehingga KM 184/2022 dianggap melanggar perundang-undangan.

"Kami Gapasdap siap dipertemukan Kemenhub, Pengamat Kebijakan Publik, Perwakilan Masyarakat YLKI, dan Badan Kebijakan Transportasi Balitbang Kemenhub," ucap Khoiri dikutip dari Antara, Jumat (11/11).

Dilanjutkan Khoiri, kenaikan tarif angkutan penyeberangan 35,4 persen dampak kenaikan tersebut terhadap harga komoditas hanya sebesar 0,11 persen. Sebagai contoh truk pengangkut beras seberat 30 ton yang menyeberang di lintas Merak-Bakauheni tarifnya sebesar Rp974.278.

Bila naik sebesar 35,4 prsen, lanjut Khoiri maka biaya menyeberang tersebut akan menjadi Rp1.319.172 sehingga besaran kenaikan adalah Rp344.894 untuk 30 ton beras, di mana harga komoditas beras 30 ton adalah Rp300 juta bila perkilonya sebesar Rp10.000.

"Berarti dampak kenaikan terhadap harga komoditas yang diangkut truk tersebut hanya sebesar 0,11 persen saja atau sebesar Rp11,4 per Kg nya, maka dampak kenaikan tarif angkutan penyeberangan apabila naik 35,4 persen tersebut sangat kecil bila dibanding dengan harga komoditas beras awal sebelum menyeberang adalah Rp10.000 per Kg, sehingga harga beras setelah menyeberang menjadi Rp10.014 saja," katanya.

Saran untuk Kemenhub

Khoiri berharap, Menhub memahami jumlah transportasi publik (bus) dan logistik (truk) yang menggunakan angkutan ferry jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan yang tidak mengikuti angkutan ferry.

Misalnya di lintas Merak-Bakauheni yang terpadat dalam satu hari hanya menyeberangkan 5 ribu truk dan bus saja. Sedangkan jumlah angkutan logistik (truk) yang ada di Indonesia ada 6,5 juta unit dan jumlah angkutan publik (bus) ada 200 ribu unit, sehingga total ada 6,7 juta unit.

"Bila dibanding dengan 5 ribu unit kendaraan yang diangkut oleh angkutan penyeberangan tidak lebih dari 0,07 persen nya dibanding dengan jumlah unit yang beroperasi diluar angkutan penyeberangan," katanya.

"Sehingga dampak kenaikan harga logistik yang tidak menggunakan angkutan ferry jauh lebih besar dan tentunya mengakibatkan inflasi yang jauh lebih tinggi bila dibanding dengan yang menggunakan angkutan ferry. Maka pernyataan Menteri Perhubungan tentang dampak inflasi yang disebabkan oleh kenaikan tarif ferry adalah sangat tinggi terlihat tidak berdasar pada analisa yang benar," tutupnya.

Kata Kemenhub

Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa tarif angkutan penyeberangan telah mencapai posisi akhir dan diperkirakan naik sekitar 11 persen. Namun besaran nominalnya masih belum ditentukan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengakui pihaknya belum menentukan besaran nominal tarif karena masih harus mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

"Penyesuaian tarif rata-rata untuk 20 lintasan mengalami kenaikan sekitar 10,92 persen. Secara umum persentase kenaikan di lintas Ketapang-Gilimanuk misalnya sebesar 14,61 persen tetapi ada variasi untuk penumpang dan barang. Sementara di Merak-Bakauheni sebesar 10,47 persen," katanya dikutip dari Antara

Budi mengatakan kenaikan tarif ini dilakukan karena sudah tiga tahun terakhir ini tidak ada penyesuaian tarif. [idr]