Pengusutan Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli Tak Boleh Berhenti Meski Sudah Mundur

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menuturkan, dugaan gratifikasi yang dilakukan Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK tidak boleh berhenti meski sudah mengundurkan diri. Bambang menilai, pidana yang dilakukan seseorang tidak hilang meski sudah mengundurkan diri.

"Lalu tidak pidana itu habis karena kemudian dia mengundurkan diri? Mana bisa, teori dasarnya enggak pas bos. Negara hukum tindakan pidana kemudian selesai dengan mengundurkan diri, dari mana rumusannya tolong dong kasih tahu saya," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).

Politikus yang akrab disapa Pacul ini mengingatkan gratifikasi termasuk pidana. Dalam UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 11 dan 12 mengatur tentang gratifikasi.

Komisi III akan mempertanyakan keputusan Dewan Pengawas KPK yang tengah mengusut kasus gratifikasi oleh Lili sebagai wakil ketua KPK.

"Lah nanti kita tanyakan dasar hukumnya apa. Kalau hari ini pegangan saya dasar hukumnya tidak bisa. Pasal 12 kok, gratifikasi," ujar Bambang.

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean memutuskan persidangan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar tak dilanjutkan.

Pasalnya, surat pengunduran diri Lili Pintauli sudah disetujui dan ditandatangani Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Maka terperiksa tidak lagi berstatus sebagai insan komisi, sehingga dugaan pelanggaran etik tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan persidangan etik gugur dan tidak dilanjutkan persidangan etik," ujar Tumpak dalam sidang etik, Senin (11/7).

Sebelumnya, Tumpak membacakan surat pemberhentian Lili Pintauli Siregar dari jabatan Wakil Ketua KPK. Tumpak menyebut surat pengunduran diri Lili sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Lili diduga menerima gratifikasi dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pertamina.

Berdasarkan informasi yang diterima, Lili mendapatkan tiket MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red serta fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort selama kurang lebih satu minggu.

Pada kasus ini Dewas KPK pernah memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati. Nicke diperiksa Dewas KPK di Gedung ACLC KPK pada Rabu (27/4/2022).

Nicke yang diperiksa sekitar satu jam terkait dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi MotoGP Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ini memilih bungkam usai pemeriksaan. Nicke yang dikawal beberapa pegawai PT Pertamina memilih meninggalkan awak media tanpa membuka suara sedikit pun. [eko]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel