Peningkatan Kompetensi Garam Standar Industri harus Dilakukan

Syahdan Nurdin, ahmadaafif-954
·Bacaan 1 menit

VIVA – Polemik impor garam yang sedianya akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia di akhir Maret ini menimbulkan pesimis bagi para petani maupun masyarakat yang pro dengan nasib petani lokal.

Menurut Susi Pudjiastuti idealnya bahwa impor boleh dilakukan sepanjang tidak melebihi 1,7 juta ton sehingga pricing dalam negeri tetap terjaga di harga 1.500-2.500. Tapi tidak seperti sekarang.

Prediksi banyak pihak menilai hal tersebut akan berdampak pada siklus gairah petani lokal terutama garam juga dengan keadaan ekonomi lagi mengalami resesi akibat pandemi.

Jelas, para petani yang sebagian besar ada pada posisi ekonomi menengah ke bawah mengalami kesulitan menjual hasil pertanianya. Setidaknya kita tahu bersama dalam syariat islam pemerintah harus mengupayakan kemaslahatan bagi rakyatnya.

Sesuai kaidah fiqih " kebijakan pemerintah harus berorientasi mashlahah bagi kepentingan rakyat".

Mashlahah sesuai pendapat Imam Ghazali dan Asy Syaibani bahwa sedikitnya ada lima poin yaitu: fokus pada kepentingan agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan. Apabila kita lihat kesemuanya ada pada case dampak dibukanya keran impor garam bagi petani yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah dalam mencapai mashalah.

Sebenarnya, apabila kita lihat delik permasalahannya bahwa pemerintah berdalih petani lokal belum cukup mampu memproduksi garam sesuai standar industri sehingga opsi buka keran impor garam yang notabene khusus untuk supply industri terpaksa dilakukan.

Sebenarnya sederhana saja apabila alasannya hanya itu, pemerintah harus segera melakukan pemberdayaan petani garam agar memenuhi standar garam industri.

Di samping pihak pemberdayaan itu harus ada kerjasama dari antar kementerian terutama masalah UMKM, Pertanian, Perdagangan dan Kesehatan. Ingat, semuanya dilakukan hanya untuk rakyat sesuai amanah UU dan Pancasila.