Penjelasan Kejagung soal Mantan Presiden ACT Ahyudin Tak Dijerat Pasal Pencucian Uang

Merdeka.com - Merdeka.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) I Ketut Sumedana angkat bicara terkait tidak adanya Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat tiga terdakwa perkara dugaan penyelewengan dana korban Lion Air. Terdakwa merupakan mantan petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Mereka adalah mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar, dan Hariyana binti Hermain. Ketiganya didakwa Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Dasar Surat Dakwaan itu Berkas Perkara dari Penyidik, yang hanya mencantumkan pasal 372 jo Pasal 374 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dan 56 KUHP," jata Ketut saat dihubungi, Selasa (15/11).

Terkait tidak adanya Pasal TPPU kepada para terdakwa, Ketut tak bisa bicara lebih lanjut. Alasannya, sedari awal penyusunan dakwaan kejaksaan hanya menerima berkas dari penyidik dengan pasal penggelapan.

"Saya kurang tahu proses penanganannya ya, tapi berkas perkara pasal yang dicantumkan hanya itu," katanya.

Tidak Ada Pasal TPPU

Terpisah, penasihat hukum Ahyudin, Irfan Junaidi mengatakan dalam perkara ini kliennya tidak didakwa dengan Pasal TPPU sebagaimana saat awal mula kasus dirilis oleh penyidik Bareskrim Polri.

"Kalau bicara dakwaan saat ini enggak, ini hanya tipid awalnya saja, yaitu pasal 374 dan atau 372. Hanya ke penggelapan bukan (bukan TPPU)," ujar Irfan saat ditemui wartawan.

Dakwaan ini atas tindakan penyelewengan dana sebesar Rp117,98 M dari total Rp138,54 M yang diberikan Boeing Community Investment Fund (BCIF) dari hasil total proyek 68 ahli waris. Di mana hanya sebesar RpRp20,56 M yang digunakan sesuai peruntukan.

Ahyudin didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian untuk terdakwa Ibnu Khajar dan Heriyana binti Hermain didakwa Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan dikenakannya Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP, alhasil Ahyudin hanya terancam hukuman paling lama lima tahun penjara atas perkara dugaan tindak pidana penggelapan dana bantuan Boeing.

"Kalau 374, 5 tahun penjara maksimal. Yang pasti dari semua tersangka ada 4 tersangka yang sampai saat ini ditahan di Bareskrim itu sangkaan pasal dari awal itu sekitar bulan agustus itu ada dugaan TPPU, tapi kalau untuk bicara detailnya itu kewenangan penyidik. Saat ini memang yang sedang diproses memang pasal 374 dan sub pasal 372 jo pasal 55," bebernya.

Tanggapan Penasihat Hukum

Dari dua pasal yang didakwa kepada Ahyudin, dan pasal 374 KUHP kepada terdakwa Ibnu Khajar dan Heriyana tidak tertuang pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal UU ITE, dan Pasal Yayasan.

Padahal sebelumnya oleh Penyidik Bareskrim Polri terdapat pasal berlapis dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Hal itu sesuai dengan pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 UU No. 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta yang terakhir pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP.

Berikut Isi Pasal 3 UU TPPU;

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.

Pasal 4 UU TPPU

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.

Pasal 6 UU TPPU

Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. [tin]