Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak Transaksi e-Commerce Bakal Ada Bea Meterai Rp 10.000

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah berencana akan mengenakan bea meterai untuk sejumlah transaksi digital, termasuk belanja online. Salah satunya dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp 5 juta. Meski begitu, dipastikan kebijakan ini bukan ditujukan untuk transaksi belanja online di e-commerce yang nilainya di atas Rp 5 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor menjelaskan bea meterai merupakan pajak atas dokumen. Artinya pengenaanya bergantung pada dokumen jenis tertentu. Hal ini berbeda dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ada pada transaksi jual-beli.

"Bea meterai merupakan pajak atas dokumen sehingga pengenaannya tergantung pada keberadaan dokumen jenis tertentu, bukan atas jenis barang sebagaimana pengenaan PPN," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor kepada merdeka.com, Jakarta, Sabtu (18/6).

Neil mengatakan saat ini Direktorat Jenderal Pajak masih melakukan pembahasan dengan asosiasi e-commerce Indonesia yakni idEA (Indonesia E-Commerce Association). Pembahasan yang dimaksud mengenai penentuan kriteria yang akan dikenakan bea meterai Rp 10.000 tersebut.

"Khususnya mengenai mekanisme pemeteraian atas dokumen yang terutang bea meterai sebagaimana Pasal 3 UU 10 tahun 2020," tutur Neil.

Namun secara teknis, Neil belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebab proses pembahasan dan ketentuan pelaksanaanya masih dalam tahap pembahasan.

"Kita tunggu nanti hasil pembahasan dan ketentuan petunjuk teknisnya keluar ya," katanya.

Tak Patok Target Realisasi

target realisasi
target realisasi.jpg

Sebelumnya Neil mengatakan pemerintah belum memiliki target penerapan kebijakan bea materai. Namun proses pembahasan masih berlangsung.

"Enggak (ada target penerapan), ini masih dalam pembahasan," kata dia kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (16/6).

Dia juga menegaskan pengenaan bea meterai ini bukan untuk menambah jenis pajak baru. Dia menyebut pengenaan bea meterai di transaksi elektronik untuk membawa unsur keadilan.

"Ini gunanya bukan untuk menambah jenis pajak baru, karena term and condition kalau bikin perjanjian selama ini sudah kena meterai," kata dia. [bim]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel