Pensiunan BRI Tuntut Pembayaran Uang Pesangon

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Merdeka.com
    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    MERDEKA.COM. Kementerian Perdagangan mengklaim industri fesyen muslim Indonesia saat ini paling ternama di dunia. Industri sejenis di Malaysia, negara muslim terdekat, dinilai belum mampu menyaingi. …

Semarang (ANTARA) - Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pensiunan BRI Pejuang Pesangon Wilayah Jawa Tengah Utara menggelar unjuk rasa untuk menuntut pembayaran uang pesangon dari Badan Usaha Milik Negara tersebut.

Aksi tersebut digelar para pensiunan Bank BRI di depan kantor Bank Indonesia wilayah Semarang di Jalan Imam Barjo Semarang, Kamis.

Ketua Forum Komunikasi Pensiunan BRI Pejuang Pesangon Wilayah Jawa Tengah Utara Haryanto, mengatakan para pensiunan ini menuntut pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak.

Selain itu, lanjut dia, para pensiunan ini juga mendesak BRI untuk menggunakan data valid dalam penghitungan uang pensiun.

"Jangan hanya berdasarkan data Dana Pensiun yang belum jelas kebenarannya," kata Haryanto.

Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali minta mereka agar menyinkronkan aspirasinya dengan aturan dan perundang-undangan.

PT. BRI, menurut dia, akan terus menjaga kesejahteraan pensiunannya.

"Kami minta agar pensiunan menyinkronkan aspirasinya dengan regulasi, agar aspirasi itu mudah diserap," ujarnya.

Ali mengatakan bahwa setiap tuntutan dan aspirasi akan segera diproses baik oleh perusahaan maupun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bila telah sesuai dengan undang-undang dan aturan.

"Perseroan berharap agar pensiunan menyesuaikan aspirasinya dengan perundang-undangan yakni pasal 167 UU No 13 Tahun 2003, yang menekankan bahwa perseroan mempunyai kewajiban memperhitungkan perbandingan uang pensiun pekerja yang berakhir hubungan kerjanya karena mencapai usia pensiun normal, dengan pesangon sesuai dengan ketentuan," jelas Ali.

Berdasar UU itu, dikeluarkanlah Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.883-DIR/KPS/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan terhadap Pekerja yang Berakhir Hubungan Kerjanya karena Mencapai Usia Pensiun Normal sebagai implementasi dari UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Ali menegaskan, langkah ini lebih bijak ditempuh oleh pensiunan sebab penerbitan Surat Keputusan Direksi BRI di atas bukan keputusan sepihak.

Manajemen telah melibatkan pihak terkait yang berkompeten, antara lain, Kemenakertrans, Dana Pensiun BRI, aktuaris, DPLK BRI, serta telah mendapat "legal opinion" dari Kemenakertrans melalui Surat No: B.372/HK/2012 tanggal 13 November 2012 perihal Pendapat Umum (Legal Opinion) Pasal 167 UU No 13 Tahun 2003 yang isi materinya telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI tersebut.

Menurut Ali, BRI sebelumnya telah melakukan analisis dan penilaian yang mendalam dan menyeluruh atas kebijakan serta manfaat pensiun yang telah diterima oleh para pensiunan saat ini. BRI dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat 1, menghasilkan perhitungan atau perbandingan pesangon dengan manfaat pensiun (uang pensiun) dalam tiga kondisi hasil yang berbeda.

"Pertama, jumlah uang pensiun yang diterima lebih kecil dari pesangon maka selisih kekurangannya (kompensasi) akan dibayar oleh BRI. Kedua, jumlah uang pensiun yang diterima sama dengan pesangon maka tidak ada kewajiban bagi BRI untuk membayarkan Kompensasi kepada pensiunan. Ketiga, jumlah uang pensiun yang diterima lebih besar dari pesangon maka atas kelebihan tersebut tidak perlu dikembalikan oleh para pensiunan dan merupakan penghargaan perusahaan bagi para pensiunan," katanya.

BRI, menurut dia, juga telah melakukan sosialisasi dan beberapa kali dialog dimana perwakilan pensiunan seluruh Indonesia diterima langsung oleh manajemen BRI pada 8 Maret 2013 di Kantor Pusat BRI Jakarta beberapa waktu lalu, dan diterima kembali di Kanwil BRI Semarang pada 24 April 2013 di Semarang.

"Hasilnya, para pensiunan mengakui mereka memiliki perbedaan penafsiran atas UU No. 13/2003 maupun Nokep: S.883. Namun demikian, para perwakilan pensiunan menyatakan tetap menggelar aksi massa pada hari ini (Kamis, 25/4) untuk menyuarakan aspirasi mereka," demikian Muhamad Ali.(rr)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...