Pentingnya Sertifikasi Hutan Lestari untuk Dongkrak Ekspor

Agus Rahmat
·Bacaan 3 menit

VIVA – Perekonomian global ke depan, dipercaya memiliki dampak langsung pada pengelolaan hutan lestari. Tujuan pembangunan akan ditentukan pada sustainable development goals (SDGs), termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim dan sumber daya alam.

Ekonom senior Indef, yang juga Ketua Umum IFCC (the Indonesian Forestry Certification Cooperation), Dradjad H Wibowo mengatakan, krisis iklim dan SDGs akan memiliki peran sentral dalam percaturan global ke depannya. Tidak hanya ekonomi, bahkan soal politik dan keamanan global. Itu juga diperkuat setelah Presiden AS Joe Boden pada 27 Januari 2021 lalu, kembali menandatangani Paris Agreement.

Kata Dradjad, bagi Indonesia persoalan pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management (SFM), memiliki pengaruh besar pada brand image di global.

Baca juga: Jokowi: Industri Kaca Terbesar Asia Tenggara Akan Dibangun di Batang

"Isu ini juga pernah memukul ekspor Indonesia, dengan efek multiplier ekonomi yang tidak kecil. Namun dengan kerja keras berbagai pihak sejak dekade 2000-an, yang melibatkan pemerintah, swasta, dan berbagai unsur masyarakat sipil, secara bertahap Indonesia mampu memperbaiki kinerja dan juga citra terkait SFM," jelas Dradjad, dalam pemaparannya yang diterima VIVA, Rabu 21 April 2021.

Pentingnya SFM bagi korporasi di Indonesia, jelas Dradjad, mengingat produk besar global sudah mensyaratkan itu. Yakni seperti Apple, Johnson & Johnson, Walmart, Nestle, P&G, Samsung hingga LV, Zara, yang mensyaratkan akan membeli produk olahan hasil hutan tapi dengan sertifikat PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification). IFCC adalah lembaga pengembang dan pemilik skema sertifikasi independen, yang merupakan anggotanya.

Ketua Dewan Pakar PAN ini menjelaskan, selama lebih kurang 20 tahun hutan tanaman industri atau HTI dan pulp and papers di Indonesia sempat terpuruk dan dijadikan kampanye bagi LSM global hingga nasional sebagai tertuduh deforestasi. Hingga akhirnya perusahaan-perusahaan global besar memboikot produk dari Tanah Air.

"Seperti Disney, Mattel, Xerox, Woolworths dan lain-lain sempat memboikot pulp and papers Indonesia, sehingga ekspornya menurun mencapai titik terendah sekitar USD 5 milyar pada 2016. Namun sejak 2017, ekspor tersebut terus naik menjadi USD 7.15 milyar (2019), dan hanya turun 4,4 persen menjadi USD 6.84 milyar (2020) saat pandemi," jelas anggota PEFC Board itu.

Efeknya, jelas Dradjad, sejak Desember 2014 perusahaan HTI di Indonesia mulai memperoleh sertifikat SFM dari IFCC/PEFC. Pada 2015 baru terdapat 0.7 juta hektar HTI yang bersertifikat SFM. Kemudian naik drastis menjadi 2.4 juta hektar di 2016 dan 3.7 juta hektar pada 2017.

"Yang menarik, setelah semakin banyak HTI yang berhasil mencapai SFM, dan semakin banyak pabrik bubur kertas dan kertas yang mendapatkan sertifikat, ternyata ekspor Indonesia naik kembali. Peningkatan ekspor tersebut juga terjadi bersamaan dengan penurunan laju deforestasi, yaitu tahun 2017-2020," jelasnya.

Fakta ini menunjukkan kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan HTI dan stakeholder lainnya. Diakuinya, untuk mewujudkan SFM tersebut butuh investasi besar, serta perubahan budaya perusahaan dan manajemennya secara signifikan.

"Tidak lah berlebihan jika dikatakan pencapaian SFM, yang dibuktikan dengan sertifikat IFCC/PEFC, berkontribusi penting terhadap kinerja ekspor di atas," katanya.

Perlu diingat juga, lanjut Dradjad, bahwa kontribusi ekonomi perusahaan HTI dan pulp and papers dalam menyediakan lapangan pekerjaan. HTI bisa menyediakan lapangan kerja 20-25 ribu orang dan 2 juta lapangan tidak langsung. Sementara pulp and papers menyedot 260 ribu tenaga kerja dan 1,1 juta tidak langsung.

"Karena itu, saya mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM, untuk semakin meningkatkan kinerja terkait dengan pengelolaan hutan lestari, maupun industri pengolahan dan perdagangan produk olahan hutan lestari oleh para pelaku usaha," jelasnya.

Menurutnya, ada banyak program Presiden Joko Widodo yang bisa dimanfaatkan dengan pengelolaan hutan lestari. Seperti perhutanan sosial yang sudah berjalan sejak periode pertama. Menurutnya, kerajinan kecil rakyat yang berasal dari produk turunan hutan, mudah menembus global jika mendapatkan sertifikat SFM. Begitu juga pelaku kerajinan mebel menurutnya diuntungkan untuk memasarkan produknya ke luar.

"Korporasi besar Indonesia yang memakai produk olahan hasil hutan juga perlu sadar, mereka tidak bisa lagi lalai terhadap isu SFM. Percaya saya, di masa depan anda akan ditinggalkan pasar jika tidak peduli kelestarian," tegas Dradjad.