Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai UUD 1945

Jakarta (ANTARA) - Sarana penyelesaian sengketa perbankan Syariah yang diatur pada pasal 55 ayat (2) dan (3) UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan kepastian hukum dan sesuai serta tidak bertentangan UUD 1945.

"Pasal itu memberikan pilihan-pilihan sarana penyelesaian sengketa perbankan dengan tetap menerapkan rambu-rambu selama `tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah`," kata Kepala Biro Perundang-Undangan Kemenkeu, Robinson Simbolon saat membacakan jawaban pemerintah pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian UU Perbankan Syariah.

Menurut dia, penyelesaian sengketa pada perbankan syariah merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak.

"Hal tersebut sejalan dengan syariah Islam yang memberikan kebebasan kepada setiap orang ubtuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak sepanjang sesuai dengan prinsip syariah," kata Robinson didepan majelis pleno yang diketuai Mahfud MD.

Dia juga menegaskan bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah justru menghargai perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam hal pemilihan forum penyelesaian sengketa yang ditunjuk apabila pada suatu ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak.

"Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah," kata Robinson.

Dia juga mengatakan bahwa ketentuan tersebut justru akan mendorong masyarakat umum untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Seperti diketahui, seorang nasabah Bank Muamalat, Dadang Achmad mengajukan permohonan pengujian Pasal 55 ayat (2), (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ia menilai pasal yang mengatur pilihan penyelesaian sengketa itu membingungkan dan saling bertentangan satu sama lain (kontradiktif) yang merugikan pemohon.

Pemohon menilai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah terjadi kontradiktif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon, seperti dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 55 UU ayat (1) menyebutkan : "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama".

Ayat (2): "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad".

Ayat (3): "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah".

Pemohon menilai ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU Perbankan Syariah tidak perlu ada apabila tidak ada ayat (2)-nya, agar mencerminkan adanya kepastian hukum. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...