Penyerahan DIPA dan TKDD 2021 Lebih Awal, Ini Harapan Sri Mulyani

Fikri Halim, Mohammad Yudha Prasetya
·Bacaan 1 menit

VIVA – Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga, serta daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN 2021 dipercepat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berharap, percepatan ini akan dapat mendukung upaya penanganan COVID-19.

"Serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan prioritas pembangunan strategis," kata Sri Mulyani secara virtual di YouTube Kemenkeu RI, Rabu 25 November 2020.

Menteri yang karib disapa Ani itu menjelaskan, pandemi COVID-19 telah membuat proses penyusunan APBN 2021 menjadi pekerjaan yang sangat menantang.

Baca juga: Barang Bukti yang Diamankan KPK saat Tangkap Edhy Prabowo

Kondisi krisis yang disebabkan dampak dari pandemi COVID-19 ini, telah membuat keuangan negara menjadi instrumen utama pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.

"Sekaligus dalam upaya memulihkan perekonomian nasional," ujar Sri Mulyani.

Dia memprediksi, APBN 2020 akan mengalami defisit 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp1.039 triliun. Hal itu juga telah tertuang melalui Peraturan Presiden No. 72/2020.

Dia berharap, defisit yang sangat besar ini akan mampu menjadi kekuatan 'counter cyclical' dari perlemahan ekonomi, sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 persen pada 2020.

Karena itu, pelaksanaan APBN yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, diakui Sri Mulyani akan sangat menentukan efektivitas APBN dalam mengurangi dampak dari pandemi COVID-19.

"Maka kolaborasi dan koordinasi antarkementerian/lembaga, serta dengan pemerintah daerah, itu sangat penting dan akan sangat menentukan," ujarnya.

Total belanja negara pada 2021 akan mencapai Rp2.750 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1.032 triliun akan dialokasikan bagi 87 kementerian/lembaga.

Selain itu, untuk TKDD 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga mencapai sebesar Rp795,5 triliun, dengan kebijakan yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas hasil dan kualitas kontrol. (art)