Penyerapan anggaran Kemenperin pada 2020 naik, capai Rp1,98 triliun

Kelik Dewanto
·Bacaan 2 menit

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merealisasikan anggaran tahun 2020 sebesar Rp1,98 triliun atau 93,73 persen dari alokasi pagu anggaran Rp2,11 triliun, meningkat dibanding tahun 2019 yang 93,10 persen.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan dan staf di lingkungan Kemenperin yang telah menjadi motor penggerak dalam upaya melaksanakan program pengembangan industri nasional," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo pada acara Kick Off Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan guna mengakselerasi pertumbuhan industri di Tanah Air, Kemenperin senantiasa membangun sinergi dengan para pelaku usaha dan instansi terkait lainnya, sebagai bagian dari langkah memacu perekonomian nasional serta mendorong pemerataan pembangunan.

Baca juga: Kemenperin: Ekonomi berkelanjutan berpotensi dorong subtitusi impor

Dody menjelaskan dalam situasi sulit saat pandemi ini, belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional agar sektor swasta dan UMKM bisa pulih kembali.

"Guna membangun akuntabilitas kinerja Kemenperin yang tertib sesuai peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku, masing-masing pengelola anggaran harus dapat bertindak profesional, melaksanakan tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat," katanya.

Dody menyampaikan pagu anggaran Kemenperin tahun 2021 sebesar Rp3,18 triliun dengan penghematan anggaran sebesar Rp301 miliar sehingga pagu anggaran efektif setelah refocusing dan realokasi menjadi Rp2,87 triliun.

Anggaran tersebut akan direalisasikan ke beberapa program strategis, antara lain program dukungan manajemen Kemenperin, program nilai tambah dan daya saing, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berpesan para kepala satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada 2021 memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan pemantauan secara intens terhadap progres pencapaian realisasi anggaran yang menjadi tanggung jawab mereka.

"Para KPA dan PPK harus mengetahui dan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya, wajib menjaga good governance, dan berhati-hati dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Tetapi, jangan sampai dengan kehati-hatian itu menjadikan kita lamban dalam mengeksekusi pelaksanaan anggaran pada era pandemi saat ini," ujar Menperin.

Menurut dia, mesin penggerak ekonomi harus diungkit dari APBN yang terarah dan tepat sasaran. Masing-masing kementerian dan lembaga telah diminta untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melaksanakan percepatan belanja negara yang dimulai awal tahun anggaran.

"Dalam rangka menapaki tahun 2021 yang penuh tantangan ini, kita harus optimis dan realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini dan tidak melupakan agenda-agenda besar dan strategis bangsa, seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan vaksinasi," tutur Menperin.

Lebih lanjut, langkah-langkah untuk meningkatkan investasi di Indonesia sudah harus mulai dilakukan dan berfokus pada paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Oleh karenanya, saya minta para pejabat eselon I beserta jajarannya melihat kembali seluruh kegiatan dan melakukan penyesuaian untuk mengakomodasi beberapa fokus kegiatan dalam rangka percepatan program PEN sesuai dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden pada tahun 2021 ini," ujar Menperin.

Baca juga: Menperin: Kinerja manufaktur naik, dampak kebijakan PEN berjalan baik
Baca juga: Pacu industri hadapi COVID-19, Kemenperin realokasi anggaran