Penyerapan Dana PEN Capai Rp256 Triliun per 28 Oktober, Ini Rincian Penggunaannya

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeku) mencatat, realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp256,28 triliun per 28 Oktober 2022. Angka tersebut baru 56,2 persen dari pagu yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

"Untuk alokasi PEN kita sudah terealisasi 56,2 persen sampai dengan 28 Oktober lalu," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya dalam Media Briefing di Hotel Swiss-Belinn Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/11) malam.

Realisasi dana PEN untuk kluster kesehatan tercatat Rp43,3 triliun. Terdiri dari klaim pasien Rp25,3 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp2,7 triliun, vaksinasi Rp1,7 triliun, dan dukungan APBN termasuk dana desa untuk penanganan Covid-19 Rp10,6 triliun.

Penyerapan kluster perlindungan masyarakat telah disalurkan sebesar Rp113,9 triliun. Terdiri dari program keluarga harapan (PKH) Rp21,4 triliun untuk 10 juta KPM, kartu sembako Rp32,9 triliun untuk 18,8 juta KPM.

Ada juga program bantuan sosial lainnya yakni untuk BLT minyak goreng Rp7 triliun, BLT Desa Rp22,7 triliun, Bantuan Langsung Tunai bagi pedagang kaki lima (PKL) dan atau warung (BTPKLW) Rp1,3 triliun. Kemudian untuk program kartu prakerja Rp12,8 triliun, Bantuan Subsidi Upah Rp6,68 triliun, BLT BBM Rp6,5 triliun, dan dukungan APBN untuk perlinsos (2 persen DAU) Rp1,6 triliun.

Sementara itu, penyerapan di kluster penguatan pemulihan ekonomi telah terealisasi Rp99,2 triliun. Realisasi ini terdiri dari padat karya Rp15,4 triliun, infrastruktur dan konektivitas Rp12,3 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp6,1 triliun, ketahanan pangan Rp16,2 triliun, dan TIK Rp7,8 triliun.

Tidak Ada Rencana Realokasi Dana PEN untuk Program Lain

Meskipun dana PEN masih banyak yang belum terserap hingga menjelang akhir tahun, namun pemerintah tidak berniat untuk merelokasikan anggaran. Padahal masih ada sekitar 43,8 persen dana PEN yang belum terserap.

"Kita belum ada arahan untuk merelokasi, kalau memang tidak digunakan ya tidak direalisasikan," kata dia.

Dalam hal ini pemerintah menegaskan tidak akan memaksakan membelanjakan anggaran tersebut hingga habis. Termasuk merealokasi anggaran tersebut ke klaster lain seperti yang dilakukan pada tahun lalu.

Made menyebut sisa anggaran yang tidak terserap ini akan menjadi cadangan di tahun depan. Sehingga bisa membantu pemerintah untuk tidak menarik utang di tahun depan.

"Jadi sisanya bisa jadi bantalan buat tahun depan dan untuk tabungan kan bisa," pungkasnya. [idr]