Penyidik minta keterangan ahli terkait pelecehan mahasiswi di Mataram

Penyidik kepolisian mengagendakan untuk meminta keterangan ahli hukum pidana terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi yang kini masih menempuh pendidikan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Bidang Humas Polda NTB Komisaris Besar Polisi Artanto di Mataram, Selasa, menjelaskan bahwa keterangan ahli hukum pidana ini akan menjadi dasar pihaknya dalam menentukan arah penyelidikan.

"Jadi, kunci dari kasus seperti ini, itu ada di ahli. Makanya, tunggu hasil ahli, baru bisa ditentukan arah penanganan," kata Artanto.

Setelah mendapat keterangan ahli, dia meyakinkan pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Dari gelar perkara itu nantinya akan menentukan arah penanganan. Apakah sudah pantas naik penyidikan?, unsur pidana sudah terpenuhi atau belum?, itu dilihat dari hasil gelar perkara nanti," ujarnya.

Terkait dengan terduga pelaku berinisial FA (60), yang sudah mengakui perbuatan asusila terhadap sejumlah mahasiswi, Artanto mengatakan hal itu belum bisa menjadi acuan untuk meningkatkan kasus ke tahap penyidikan atau menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka.

"Kan sedikitnya harus ada dua alat bukti. Iya, itu nanti tergantung dari hasil gelar perkara. Akan dilihat bukti-bukti yang sudah didapatkan," katanya.

Kasus yang berada di bawah penanganan Subbidang Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB ini datang dari adanya laporan korban.

Korban mengajukan laporan ke kepolisian dengan pendampingan Tim Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram.

Dalam laporan, BKBH Unram melampirkan modus terlapor melakukan pelecehan seksual. Selain menjanjikan lulus perguruan tinggi, AF juga diduga memainkan peran pengobatan spiritual kepada korban, menjanjikan skripsi berjalan lancar, dan juga bekerja magang di notaris.

Dari laporan tersebut, BKBH Unram turut menyertakan keterangan bahwa terlapor AF menjalankan modus kepada 10 korban mahasiswi dari sejumlah perguruan tinggi yang berbeda dalam periode Oktober 2021 hingga Maret 2022.