Penyimpangan Harus Diakhiri dengan Reformasi Total DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Berita miring soal moral hazard sejumlah oknum anggota DPR RI yang selama ini merebak harus diakhiri. Terakhir adalah tudingan DPR sebagai sarang calo yang terlontar dalam persidangan Agelina Sondakh.

Tudingan itu harus disertai bukti agar dapat dibongkar hingga ke akarnya. Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Abdul Hakim di Jakarta, Senin (15/10/2012)

"Hasil kajian tim Fraksi PKS membuktikan bahwa sistem di internal DPR saat ini sedikit banyak, turut memberi sumbangan terhadap terjadinya moral hazard di dewan,” kata Hakim

Menurut Hakim, hal yang paling mendasar adalah penyimpangan terhadap tugas pokok dan fungsi DPR RI sebagai policy making (pembuat kebijakan) bergeser menjadi policy executing (pelaksana kebijakan).

“Penyimpangan ini berdampak pada 3 persoalan mendasar, yaitu kualitas undang-undang yang seringkali jauh dari harapan, produktifitas dalam menghasilkan undang-undang jauh dari target program legislasi nasional (Prolegnas),” jelasnya.

Hakim mengatakan reformasi total DPR harus dilakukan dengan mengembalikan tugas pokok dan fungsi DPR RI sesuai dengan amanat UUD 1945.

“Perubahan ini membutuhkan kamauan politik dari semua pihak, karena reformasi ini akan memperkecil dan bahkan menghapuskan peluang terjadinya praktik percaloan yang selama ini jadi sorotan publik,”kata Anggota Komisi V DPR ini.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.