Penyuluh pertanian diminta jangan hanya andalkan bimtek pemerintah

·Bacaan 2 menit

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian meminta penyuluh pertanian terus memperbarui informasi dan pengetahuan, tidak hanya mengandalkan bimbingan teknis (bimtek) dari pemerintah.

Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi di Jakarta, Selasa mengatakan, tugas penyuluh pertanian pada tahun 2022 kian tak mudah di tengah permasalahan pangan yang juga cukup besar.

"Untuk itu penyuluh harus update informasi. Jangan andalkan Bimtek yang perlu waktu dan biaya signifikan. Manfaatkan internet of things (IoT) dan media massa. Ini bisa menjadi peluru dan amunisi penyuluh di lapangan,” kata Dedi Nursyamsi saat peluncuran aplikasi Sinartani-Wikitani dan FGD Geliat "Penyuluhan Pertanian 2022".

Pada 2022 tantangan pembangunan pertanian masih cukup besar, lanjutnya, luas lahan baku sawah semakin menurun dari sebelumnya 7,8 juta hektare (ha) menjadi hanya 7,1 juta ha pada tahun 2018. Bahkan hampir 59 persen memiliki lahan kurang dari 0,5 ha.

Angka kemiskinan di pedesaan yang mayoritas bermata pencarian petani juga masih cukup tinggi. Data menyebutkan hampir 87 persen desa berpenghasilan utama dari pertanian. Sekitar 60 persen penduduknya bertani padi dan palawija. Sedangkan 13,1 persen penduduk Indonesia justru tinggal di pedesaan.

Masalah lainnya adalah, sebagian besar petani di Indonesia atau sekitar 82,55 persen petani berpendidikan maksimal SMP, selain itu proporsi petani muda juga kian berkurang.
Baca juga: Mentan sebut penyuluh sebagai "Kopassusnya" Kementerian Pertanian

Terkait hal itu, Kepala BPPSDMP menyatakan, melalui program Kostratani, pemerintah terus meningkatkan fasilitas tambahan sarana teknologi informasi komunikasi di 103 Balai Penyuluhan Pertanian(BPP) dan peningkatan prarasana gedung BPP melalui pembangunan/renovasi sebanyak 31 unit BPP.

Kemudian, memfasilitasi sarana pembelajaran melalui sekolah lapangan (SL) di 687 BPP, membuat percontohan penerapan teknologi pertanian pada 1.320 kelompok tani di 132 kabupaten, peningkatan kapasitas melalui TOT dan TOF Pelatihan BPP Kostratani 298 orang dan Bimtek BPP Kostratani 2.284 orang.

Dedi mengatakan tugas penyuluh pertanian adalah melahirkan SDM pertanian yang profesional berjiwa usaha agar mampu meningkatkan kualitas, kontinuitas dan efisiensi untuk tercapai tujuan pertanian.

“Ke depan, penyuluh harus mampu menumbuhkan petani milenial, menumbuhkan kelembagaan petani menjadi PR (pekerjaan rumah) Kementerian Pertanian," ungkapnya.
Baca juga: Mentan: Optimalisasi petani dan penyuluh perkuat sektor pertanian

Sementara itu, Ketua Harian DPP Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Fathan A. Rasyid mengatakan sasaran yang harus penyuluh lakukan adalah terbangunnya Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berupa Koperasi.

Kelembagaan tersebut nantinya menjadi pelayanan prima, mulai kebutuhan sarana, jasa alsintan, pengolahan, informasi teknologi dan pemasaran.

"Penyuluh juga harus mampu membangun sistem kerja latihan, kunjungan, dan supervisi (LAKUSUSI) berbasis IT," ujar Fathan.

Penyuluh pertanian Kabupaten Semarang Achmad Baihaqi juga mengakui, masih banyak PR pemerintah untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, salah satu yang utama adalah kelembagaan penyuluh pertanian yang belum kuat, sehingga menyebabkan lemahnya posisi tawar penyuluh.

Baca juga: Jaga persediaan pangan, Kementan uji kompetensi penyuluh pertanian

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel