Per 5 Juni 2022, PPh dari Program Pengungkapan Sukarela Capai Rp12,56 T

Merdeka.com - Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mencatat Pajak Penghasilan (PPh) yang terkumpul dari program pengungkapan sukarela (PPS) sejak Januari hingga 5 Juni 2022 mencapai Rp12,56 triliun. Harta bersih yang dilaporkan berasal dari 61.351 wajib pajak dan 71.995 surat keterangan.

"Pajak ini berasal dari pengungkapan harta bersih senilai Rp125,2 triliun," kata Suryo dalam Tax Gathering Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta, dikutip Antara, Senin (6/6).

Dia memerinci harta bersih yang dilaporkan terdiri dari deklarasi dalam negeri senilai Rp107,35 triliun, repatriasi sebesar Rp1,45 triliun, investasi sebanyak Rp7,1 triliun, serta deklarasi luar negeri sebesar Rp9,15 triliun.

Suryo menyebutkan bahwa terdapat dua kebijakan PPS pada tahun ini, yakni kebijakan I untuk wajib pajak yang belum mengungkapkan harta diperoleh sebelum Desember 2015 dan kebijakan II untuk wajib pajak yang belum mengungkapkan harta diperoleh pada 2016-2020 dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2020.

Dari kebijakan I, pajak berupa PPh yang terkumpul adalah sebesar Rp5,03 triliun dan dari kebijakan II sebanyak Rp7,52 triliun. Sementara, jumlah wajib pajak yang menjadi peserta PPS meliputi 16.156 wajib pajak dari kebijakan I dan 55.794 wajib pajak dari kebijakan II.

Maka dari itu, Suryo mengimbau para wajib pajak bisa segera memanfaatkan PPS untuk melaporkan hartanya lantaran program tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2022. "Kalau sudah selesai tidak akan ada kesempatan lagi," tegasnya.

Berakhir Bulan Ini

Kanwil DJP Jakarta Selatan I mengundang sebanyak 150 wajib pajak untuk mengikuti tax gathering tahun 2022, sekaligus sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan segera berakhir pada 30 Juni 2022.

"PPS sebentar lagi selesai. Ini sosialisasi terakhir dan saya ingin mendengar banyak partisipasi untuk mengikuti PPS dan ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi," kata Suryo.

Suryo menjelaskan, sebetulnya PPS tidak didesain secara tiba-tiba. Melainkan sudah dirancang sesuai dengan ketentuan, yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

Dia menjelaskan, PPS berbeda dengan tax amnesty, sebab PPS adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

PPS juga dapat diikuti oleh kebijakan I yakni wajib pajak orang pribadi dan Badan Peserta Tahun Anggaran 2016, dan kebijakan II wajib pajak orang pribadi yang masih terdapat harta pada 2016-2022 yang tidak diungkap dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH).

Sementara, Tax amnesty 2016 merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, memperluas basis pemajakan dan mendorong kepatuhan serta repatriasi modal dan aset yang ada di luar negeri.

Selain itu, Tax amnesty 2016 dapat diikuti oleh setiap orang atau badan, kecuali wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, wajib pajak yang dalam proses peradilan dan menjalani hukuman pidana.

"Saya kembali ke tagline bahwa kita perlu gotong royong, pajak membutuhkan kesetaraan, bukan hanya WP tapi juga kita sama, pajak ditujukan untuk keadilan dan pemerataan. PPS adalah GAS, gotong royong, adil dan setara," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com [azz]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel