Perbaikan UU Dinilai Bisa Cegah Aksi Main Hakim Sendiri

·Bacaan 1 menit

Merdeka.com - Merdeka.com - Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir menyayangkan masih adanya aksi main hakim sendiri di masyarakat.

Menurutnya, hal ini terjadi karena reaksi terhadap kejahatan yang dilakukan masyarakat namun melampaui batasan batasan hukum yang diperkenankan dan hal ini adalah perbuatan ilegal.

"Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap pranata hukum yang menjadi trigger dalam kasus kasus main hakim sendiri," katanya, Selasa (19/4).

Jika dilihat dalam konteks ilmu pemerintahan, kata dia, maka seluruh persoalan hukum dan kemasyarakatan yang terjadi ditengah masyarakat adalah masuk dalam ranah pemerintahan sebagai penyelenggara negara.

"Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum," jelasnya.

Lanjut dia, Indonesia sebagai negara hukum seharusnya tidak bisa memberikan toleransi terhadap peristiwa main hakim sendiri, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat pemerintah atau aparat penegak hukum.

"Oleh karena itu untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum maka pembaharuan pemerintahan merupakan sesuatu hal yang natural dan sebuah keniscayaan. Pembaharuan pemerintahan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, proses dan nilai nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan," jelasnya.

Menutup keterangannya, Lalu menyatakan, ada yang perlu dibenahi dalam rangka pembaharuan pemerintahan, khususnya dalam menempatkan Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai konstitusi.

"Pemerintah harus segera memperbaiki criminal justice system kita yang bisa dimulai dari perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah harus mendorong perbaikan peraturan perundang-undangan tersebut secara saksama dan holistik terutama perbaikan terhadap KUHP dan KUHAP secepatnya."

"Pemerintah harus mendorong secara penuh upaya reformasi yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terutama Kepolisian RI sebagai lembaga terdepan dalam penegakan tindak pidana," tutup mahasiswa Program Doktor IPDN Jakarta ini. [hrs]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel