Perda Soal Bangunan Tahan Gempa Masih Minim

  • Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Tempo
    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    TEMPO.CO, Surakarta - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berdampak menyusutnya lahan pertanian. …

  • Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNnews.com
    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 75 persen dari penduduk Indonesia memenuhi kehidupannya dengan uang kurang dari 4 dollar AS per hari. …

  • Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    Merdeka.com
    Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    MERDEKA.COM. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, sejak Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden No.15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, armada perikanan nasional justru bertumpuk di perairan kepulauan. …

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi, menyatakan masih banyak daerah yang belum mengeluarkan peraturan daerah (perda) soal tata cara perencanaan bangunan tahan gempa. Menurut catatannya, baru 30 persen kabupaten/kota yang memiliki perda terkait hal tersebut.

"Baru 30 persen yang punya perda," kata Imam saat ditemui seusai acara Sosialisasi Penerapan SNI Gempa dan Konstruksi Pracetak Bangunan Gedung di Jakarta, Rabu, 11 September 2013. Padahal, kata dia, aturan soal ini telah dimulai sejak tahun 2002. "Ke depan akan kami dorong."

Menurut Imam, daerah-daerah yang belum menerapkan perda soal pengaturan bangunan tersebut diakibatkan oleh sejumlah faktor. Misalnya pengujian dan pembahasan perda yang alot di DPRD. Faktor lain, sumber daya manusia yang belum ada atau minimnya anggaran, serta karena perda tersebut belum menjadi prioritas di daerah. "PU akan coba bantu," kata dia.

Kementerian PU menargetkan, pada tahun depan, daerah yang memiliki perda soal bangunan tahan gempa ini bisa mencapai 50 persen. Mengingat aturan soal ini dibuat untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat, dan perda akan lebih mampu mengimplementasikannya di lapangan. "Akan dijabarkan mengenai urgensinya."

Aturan soal bangunan tahan gempa ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung. SNI ini telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tahun 2012 dengan nomenklatur SNI 1726:2012. Imam mengatakan, standar ini merupakan upgrade dari standar SNI sebelumnya, yaitu SNI 03-1726-2002. "Ini mengatur standardisasi bangunan yang mampu menahan beban gempa," kata Imam.

NINIS CHAIRUNNISA

Berita Terkait

Gempa Pacitan, Tidak Ada Kerusakan Bangunan

Gempa Pacitan Masih dalam Intensitas Kecil

Gempa Pacitan 5,5 SR Terasa Sampai Yogyakarta

Aceh Diguncang Gempa 5 Skala Richter

Arab Bantu Korban Gempa Aceh

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...

Artikel Bisnis Terpopuler