Perda Soal Bangunan Tahan Gempa Masih Minim

  • Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

    Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

    Antara
    Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

    Jakarta (Antara) - Ketua Serikat Pekerja Bank BTN Satya Wijayantara mengkhawatirkan rencana akuisisi BTN akan mengancam keberlangsungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. "Selama ini bank yang peduli menyalurkan KPR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya BTN, sedangkan bank lain lebih suka menyalurkan KPR komersial," kata Satya usai orasi penolakan akuisisi BTN di Jakarta, Minggu. ... …

  • Dahlan dianggap bikin blunder melebur BTN-Mandiri

    Dahlan dianggap bikin blunder melebur BTN-Mandiri

    Merdeka.com
    Dahlan dianggap bikin blunder melebur BTN-Mandiri

    MERDEKA.COM. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meneruskan gagasan yang sudah dicetuskan sejak era Menteri Tanri Abeng, yakni meleburkan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjadi anak usaha PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Keduanya adalah bank pelat merah yang telah melantai di bursa saham. …

  • Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Tempo
    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2014 mencapai US$ 272,1 miliar atau sekitar Rp 3.106,9 triliun. Nilai utang luar negeri Indonesia membengkak 7,4 persen dibanding Februari 2013 dan lebih besar ketimbang pertumbuhan pada Januari 2014 yang mencapai 7,2 persen. (Baca: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 3.106,9 Triliun). …

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi, menyatakan masih banyak daerah yang belum mengeluarkan peraturan daerah (perda) soal tata cara perencanaan bangunan tahan gempa. Menurut catatannya, baru 30 persen kabupaten/kota yang memiliki perda terkait hal tersebut.

"Baru 30 persen yang punya perda," kata Imam saat ditemui seusai acara Sosialisasi Penerapan SNI Gempa dan Konstruksi Pracetak Bangunan Gedung di Jakarta, Rabu, 11 September 2013. Padahal, kata dia, aturan soal ini telah dimulai sejak tahun 2002. "Ke depan akan kami dorong."

Menurut Imam, daerah-daerah yang belum menerapkan perda soal pengaturan bangunan tersebut diakibatkan oleh sejumlah faktor. Misalnya pengujian dan pembahasan perda yang alot di DPRD. Faktor lain, sumber daya manusia yang belum ada atau minimnya anggaran, serta karena perda tersebut belum menjadi prioritas di daerah. "PU akan coba bantu," kata dia.

Kementerian PU menargetkan, pada tahun depan, daerah yang memiliki perda soal bangunan tahan gempa ini bisa mencapai 50 persen. Mengingat aturan soal ini dibuat untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat, dan perda akan lebih mampu mengimplementasikannya di lapangan. "Akan dijabarkan mengenai urgensinya."

Aturan soal bangunan tahan gempa ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung. SNI ini telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tahun 2012 dengan nomenklatur SNI 1726:2012. Imam mengatakan, standar ini merupakan upgrade dari standar SNI sebelumnya, yaitu SNI 03-1726-2002. "Ini mengatur standardisasi bangunan yang mampu menahan beban gempa," kata Imam.

NINIS CHAIRUNNISA

Berita Terkait

Gempa Pacitan, Tidak Ada Kerusakan Bangunan

Gempa Pacitan Masih dalam Intensitas Kecil

Gempa Pacitan 5,5 SR Terasa Sampai Yogyakarta

Aceh Diguncang Gempa 5 Skala Richter

Arab Bantu Korban Gempa Aceh

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...