Perda Soal Bangunan Tahan Gempa Masih Minim

  • Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNnews.com
    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar uang gaji suami dikelola istri. Sialnya, mayoritas wanita tak punya pengetahuan pengelolaan keuangan yang bagus. …

  • Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    Merdeka.com
    Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    MERDEKA.COM. Menteri BUMN Dahlan Iskan menyayangkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginstruksikan untuk menunda rencana pelepasan saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri. …

  • AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    Merdeka.com
    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    MERDEKA.COM. PT Angkasa Pura II bersiap mengembangkan bandar udara berkonsep kebun binatang di Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi. Kementerian Perhubungan langsung mengkaji rencana itu, karena berkaitan dengan keselamatan penerbangan.Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan mengaku baru mendengar proposal AP II itu. Dia mempersilakan operator bandara berkreasi dengan konsep layanan penerbangan, asal keamanan terjamin. ... …

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi, menyatakan masih banyak daerah yang belum mengeluarkan peraturan daerah (perda) soal tata cara perencanaan bangunan tahan gempa. Menurut catatannya, baru 30 persen kabupaten/kota yang memiliki perda terkait hal tersebut.

"Baru 30 persen yang punya perda," kata Imam saat ditemui seusai acara Sosialisasi Penerapan SNI Gempa dan Konstruksi Pracetak Bangunan Gedung di Jakarta, Rabu, 11 September 2013. Padahal, kata dia, aturan soal ini telah dimulai sejak tahun 2002. "Ke depan akan kami dorong."

Menurut Imam, daerah-daerah yang belum menerapkan perda soal pengaturan bangunan tersebut diakibatkan oleh sejumlah faktor. Misalnya pengujian dan pembahasan perda yang alot di DPRD. Faktor lain, sumber daya manusia yang belum ada atau minimnya anggaran, serta karena perda tersebut belum menjadi prioritas di daerah. "PU akan coba bantu," kata dia.

Kementerian PU menargetkan, pada tahun depan, daerah yang memiliki perda soal bangunan tahan gempa ini bisa mencapai 50 persen. Mengingat aturan soal ini dibuat untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat, dan perda akan lebih mampu mengimplementasikannya di lapangan. "Akan dijabarkan mengenai urgensinya."

Aturan soal bangunan tahan gempa ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung. SNI ini telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tahun 2012 dengan nomenklatur SNI 1726:2012. Imam mengatakan, standar ini merupakan upgrade dari standar SNI sebelumnya, yaitu SNI 03-1726-2002. "Ini mengatur standardisasi bangunan yang mampu menahan beban gempa," kata Imam.

NINIS CHAIRUNNISA

Berita Terkait

Gempa Pacitan, Tidak Ada Kerusakan Bangunan

Gempa Pacitan Masih dalam Intensitas Kecil

Gempa Pacitan 5,5 SR Terasa Sampai Yogyakarta

Aceh Diguncang Gempa 5 Skala Richter

Arab Bantu Korban Gempa Aceh

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...