Perencanaan Tidak Detil Kerap Jadi Kendala Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

RumahCom – Pengadaan tanah untuk proyek pembangunan sering kali terkendala saat proses maupun akuisisinya dan sering kali berkonflik dengan masyarakat. Perencanaan yang tidak detil dan informasi yang tidak dipublikasi menjadi salah satu penyebab sulitnya pengadaan tanah.

Tanah memiliki fungsi yang teramat penting salah satunya untuk pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pengadaan tanah khususnya untuk pembangunan infrastruktur sering kali terkendala saat proses pembebasannya karena dibutuhkan banyak dokumen perencanaan yang baik untuk menghasilkan pengadaan tanah yang layak dan adil.

Menurut Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Arie Yuriwin, berbagai kendala pengadaan tanah khususnya untuk pembangunan infrastruktur harus lebih siap sejak tahap perencanaan. Masih kurangnya pemahaman dalam pengusulan dokumen perencanaan kerap menjadi salah satu penyebab sulitnya pembebasan dan pengadaan tanah.

“Di sisi lain kita juga belum memiliki peta rencana pengadaan tanah yang terintegrasi dengan peta tata ruang di kabupaten, kota, maupun provinsi. Jika di tahap perencanaan atau persiapan sudah diketahui persis perencanaanya maka kalau terjadi suatu permasalahan di kemudian hari penyelesaiannya juga bisa lebih baik karena ada persiapan dan perencanaan yang matang,” ujarnya.

Dokumen pengadaan tanah menjadi salah satu proses yang penting untuk diperhatikan. Salah satu evaluasi Kementerian ATR/BPN, selama ini masih ada dokumen perencaan yang tidak lengkap sehingga saat pelaksaan maupun eksekusinya bisa jauh berbeda. Hal-hal seperti ini menyebabkan mudah terjadi konflik maupun sengketa pertanahan.

Intip langkah-langkah mencari rumah bersama pasangan di video berikut ini. Semoga tahun ini segera kebeli rumah ya.

 

Padahal seharusnya menurut Arie, pada era keterbukaan informasi seperti saat ini masyarakat seharusnya bisa melihat dengan jelas apa saja tahapan pengadaan tanah. Bila semuanya bisa di-publish dan diketahui oleh masyarakat luas mulai tahapan perencanaan, persiapan, pelaksaan, hingga nilai ganti rugi yang diinformasikan secara jelas dan terbuka.

Informasi detil mengenai pertanahan ini harus bisa diakses oleh masyarakat sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya konflik di kemudian hari. Termasuk terkait dengan nilai ganti rugi yang juga dipublikasikan sehingga tidak ada lagi transaksi bawah tangan yang akhirnya sangat rawan konflik.

Masyarakat juga harus mengetahui aturan di dalam undang-undang (UU) No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ada ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. UU ini juga mengatur tentang penyediaan tanah dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

“Jadi pengadaan tanah yang baik dan sesuai dengan aturan harus melalui pentahapan yang detil dan baik sejak tahap awal. Dokumen perencaan yang tersusun secara baik dan rinci ini yan menjadi pedoman bagi panitia pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan,” imbuhnya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah.